Home / Opini / Isu Ketenagakerjaan di Kaimana

Isu Ketenagakerjaan di Kaimana

Bagikan Artikel ini:

Oleh : Candra Arif Bomantara, S.Tr. Stat

Pengangguran adalah isu umum yang mempengaruhi komunitas dalam lingkup luas, tidak terkecuali di Kabupaten Kaimana. Isu ini merupakan tantangan Pemerintah dan aktor-aktor lain yang terlibat didalamnya. Memahami isu ini perlu menelaah dalam konteks lokal kewilayahan seperti struktur ekonomi, faktor geografi dan sosial budaya.

Lokasi geografi Kaimana yang relatif terisolasi menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi dan peluang kerja. Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga bergunung. Persentase wilayah datar sekitar 12 persen dan wilayah bergelombang hingga bergunung sekitar 88 persen.

Proporsi wilayah datar yang kecil menunjukkan sedikitnya lahan pertanian yang bisa dikelola untuk ditanami tanaman pangan seperti padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Terlihat sangat berlebihan memang jika menilai Kaimana hanya berdasarkan angka persentase, padahal jika dilihat di peta, kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang dan tentunya dengan sumber daya kelautan yang melimpah.

Pekerjaan nelayan sudah pasti menjadi sektor unggulan di Kaimana. Tetapi para nelayan sebagian masih bersifat subsisten atau berskala kecil. Sebagian besar kapal yang digunakan memiliki tonase yang kecil, bahkan sebagian besar masuk dalam kategori perahu.

Hal ini berdampak kepada pekerjaan mereka yang sangat mengandalkan iklim dan cuaca. Ketika angin timur datang maka para nelayan tadi akan memilih diam di rumah dan menganggur hingga cuaca baik kembali.

Beralih ke arah utara, kondisi Kaimana sebagian besar didominasi oleh tanah yang bergelombang dan bergunung. Seperti kebanyakan tempat, lokasi dataran tinggi sangat memerlukan akses jalan penghubung untuk menghidupkan ekonomi di daerah tersebut.

Sebagian besar pekerjaan penduduk di daerah ini adalah pertanian dan perkebunan subsisten. Pekerjaan ini tentunya masih sederhana karena sebagian besar hasilnya masih digunakan untuk kebutuhan rumah tangga petani tersebut.

Gejolak perubahan iklim pasti sangat berdampak kepada para petani, karena itu merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Dari Kedua kondisi wilayah yang berbeda tersebut yaitu daerah pesisir dan dataran tinggi bergunung, akses infrastruktur seperti jalan sangatlah diperlukan untuk menghubungkan setiap desa atau distrik yang berada di dataran tinggi ke titik-titik industri dan perdagangan yang mengumpul di daerah pesisir. Hal ini membuat jenis pekerjaan di Kaimana menjadi spesifik ke arah pertanian dan perikanan.

Baca Juga:  NASIB GENERASI Z DITENGAH ARUS PERKEMBANGAN ZAMAN

Aktivitas Ekonomi di Kaimana terbilang cukup terbatas, dengan jenis pekerjaan sangat erat dengan sektor pertanian tradisional atau penangkapan ikan. Kurang beragamnya jenis pekerjaan membuat wilayah ini rentan terhadap fluktuasi atau gejolak ekonomi, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran pada saat krisis ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kaimana pada Agustus tahun 2022 sebesar 3,34 persen, angka ini lebih rendah daripada angka TPT Indonesia dan Papua Barat yang berturut-turut bernilai 5,86 persen dan 5,37 persen.

Angka ini menunjukan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Ini berarti ada sekitar 3,34 persen penduduk yang menganggur dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kaimana. Angka TPT Kaimana fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2022. Sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Sosial dan Budaya di Kaimana, seperti gender atau adat istiadat setempat, dapat mempengaruhi pola pekerjaan . Kesenjangan gender dalam mengakses pendidikan dan peluang kerja, contohnya, dapat meningkatkan jumlah pengangguran.

Selain itu, tidak adanya budaya kewirausahaan yang kuat membuat kurangnya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang pada dasarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

Menyikapi data pengangguran yang terbilang lebih rendah dari Provinsi dan Nasional, harus disertai dengan pengertian yang mendalam. Angka pengangguran adalah indikator awal dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi perekonomian yang ada di suatu wilayah.

Seperti seorang dokter yang sedang mendiagnosa seorang pasien yang sedang sakit dengan gejala bersin dan demam. Gejala yang nampak ibarat angka pengangguran sedangkan penyakit sebenarnya itu perlu pengecekan lebih lanjut.

Baca Juga:  PENDIDIKAN SEBAGAI JALAN KEMANUSIAAN

Pasien bisa saja sedang terserang Covid-19, atau flu biasa, bahkan bisa penyakit lain dengan gejala yang sama. Penyakit utama pasien yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kesenjangan.

Melihat kondisi wilayah Kaimana yang kaya akan sumber daya alam, seperti melihat kondisi seorang anak yang tumbuh di keluarga kaya yang tersedia semua kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

Bahkan berlebih makananya sehingga tertimbun lemak di tubuhnya. Tentu.kondisi ini tidak menyehatkan karena anak tersebut butuh olahraga untuk mengurangi obesitas di dalam tubuhnya.

Sama seperti Kaimana, jangan sampai terlena dengan kekayaan alam yang melimpah, harga ikan yang murah, dan adanya cadangan alam untuk dikonsumsi, membuat penduduknya terlena dan bermalas-malasan.

Terlebih akan sangat disayangkan jika sampai ada pihak asing yang memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di Kaimana tanpa melibatkan penduduk lokal dengan alasan kurangnya klasifikasi pekerja lokal yang sesuai standar perusahaan karena tidak disiapkan dari awal pendidikan dan softskill yang memadai.

Solusi untuk mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Kaimana yaitu: A) mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada, B) menciptakan lapangan kerja baru di bidang pertanian dan agribisnis serta industri kreatif, C) meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, D) melakukan diversifikasi produk dan pasar, E) mendorong investasi energi terbarukan, F) terakhir, mengembangkan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan energi.

Seluruh poin tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu program yang dapat menyejahterakan masyarakat. Kemudian kelihaian pemerintah dalam memprioritaskan program, perilaku masyarakat yang aktif mendukung program pemerintah, dan kemauan untuk berinovasi sangatlah diperlukan daripada hanya duduk diam dan menyalahkan pemerintah dengan tudingan korupsi dan ketidakbecusan dalam bekerja. ***

Penulis adalah Staf PNS pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaimana


Bagikan Artikel ini:

Check Also

Kemerdekaan Pers: Dewan Pers Tidak Perlu Minta Perusahaan Pers Melakukan Pendaftaran

Bagikan Artikel ini: Oleh Wina Armada Sukardi, pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *