Berita Terbaru

Hanya 3 dari 5 Balonbup yang Diusulkan Gerindra Kaimana ke DPP

HINGGA hari terakhir pendaftaran, Jumat (15/11/2019) Pukul 00.00 WIT, hanya 3 dari 5 bakal calon bupati yang mengembalikan berkas ke DPC Partai Gerindra. Tiga bakal calon ini mendaftar tanpa pasangan, padahal Gerindra sendiri mensyaratkan bakal calon yang ingin mendapat dukungan Gerindra harus mendaftar sepaket. Ketiganya adalah Burhan Ombaer, Abdul Rahim …

Read More »

Dandim Baru Kaimana Tiba, Mantan Dandim Jabat Wadan Group C Paspampres

KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1804 Kaimana yang baru, Letkol Inf. Pomalanthon Badiaraja Tambunan tiba di Kaimana, Jumat (15/11/2019). Kedatangannya yang didampingi istri, disambut resmi Pemerintah Daerah Kaimana diwakili Sekda Rita Teurupun, Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Benyamin Nuboba, Wakapolres Kompol Ismail Ibrahim, serta keluarga besar TNI Kaimana. Prosesi adat pengalungan noken, …

Read More »

Hasil 2018 Belum Keluar, Kemenpan Persilahkan Peserta Ikut Seleksi CPNS 2019 di Daerah Lain

MESKIPUN Kabupaten Kaimana tidak termasuk dalam daerah yang bermasalah soal CPNS Formasi 2018, namun pengumuman hasil seleksi tetap menunggu petunjuk Kemenpan-RB. Molornya waktu pengumuman ini disebabkan 6 kabupaten masih memperbaiki kuota kelulusan 80:20 persen. Kabupaten dimaksud adalah Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrau, Manokwari dan Manokwari Selatan. “Jadi untuk …

Read More »

Belum Ada Regulasi Terkait Bupati Harus OAP

SEKRETARIS KPU Papua Barat, Thamrin Payapo menegaskan, belum ada regulasi yang mengatur tentang kepala daerah, dalam hal ini bupati atau walikota harus Orang Asli Papua (OAP). Aturan terkait kepala daerah harus OAP lanjut Thamrin, untuk sementara hanya berlaku pada tingkat provinsi sesuai yang diamanatkan UU 21 tentang Otsus. “Didalam UU …

Read More »

Mobil Dinas Pimpinan DPRD Lama Telah Dikembalikan

MANTAN pimpinan DPRD Kaimana periode 2014-2019 telah mengembalikan kendaraan dinas yang merupakan aset milik daerah, termasuk mantan anggota DPRD periode sebelumnya. Pengembalian mobil dinas ini mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.9098/KSP 00/10-16/11/2019 terkait monitoring …

Read More »