KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Komisi C DPRK Kaimana menyoroti lambannya Pemerintah Kabupaten Kaimana, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menangani kerusakan jalan di Lobo Distrik Kaimana dan Wermenu Distrik Teluk Arguni.
Berkaitan dengan kerusakan ruas jalan ini, Ketua Komisi C DPRK, Emanuel Rahail mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas PUPR, Bappeda dan BPKAD agar upaya perbaikan segera dilakukan.
“Kita juga sudah bertemu Bupati menyampaikan surat masuk ke komisi dan kondisi lapangan berkaitan dengan bencana alam yang memutus satu-satunya urat nadi perekonomian masyarakat di Lobo dan Wermenu. Tapi sampai detik ini tidak ada progress yang kelihatan, padahal harus disadari bahwa itu bencana dan penanganannya harus serius,” tegas Emanuel di Ruang Rapat Komisi C, Rabu (9/7/2025).
Dikatakan, pemerintah daerah tidak boleh menunda pekerjaan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, mengingat ruas jalan yang rusak dimaksud merupakan satu-satunya akses penghubung antar kampung, serta jalur mobilisasi hasil kebun milik masyarakat untuk dibawa ke pasar.
“Karena ini bencana dan merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antara kampung, seyogyanya itu dipercepat. Kalau hari ini DPRD dalam hal ini Komisi C adalah pemegang kebijakan yang berwenang melakukan eksekusi maka sudah tentu langsung memutuskan untuk melaksanakan. Karena ada pembiayaannya disitu berkaitan dengan bencana alam. Nanti kalau kurang akan dimasukan kedalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, politisi Partai Demokrat ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Kaimana menjadikan perbaikan jalan rusak di Lobo dan Wermenu, maupun di beberapa titik lainnya termasuk dalam kota, sebagai skala prioritas. Jika terus dibiarkan maka tegas Emanuel, pemerintah daerah terkesan sengaja menyengsarakan rakyat.
“Kami hanya berharap supaya Bupati sesegera mungkin memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan itu dan menjadikan ini skala prioritas karena jantung kehidupan masyarakat ada disitu. Kalau ini dibiarkan maka kita menciptakan penderitaan rakyat. Dan kalau tidak ada perhatian, maka pemerintah sengaja menyengsarakan rakyatnya,” tegasnya lagi. |isw|
