KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana meminta Pemerintah Daerah mencari dan menemukan formula yang tepat guna, dalam rangka mendorong beberapa sektor yang menjadi fokus peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasalnya, IPM Kabupaten Kaimana masih jauh dari ketinggalan dari IPM rata-rata nasional.
Demikian salah satu catatan dan rekomendasi DPRD Kaimana kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan juru bicara DPRD, Jaquilina Claudia pada Rapat Paripurna Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Kaimana terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kaimana (LKPJ) Tahun 2018, Jumat (14/6) petang.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Dominggus Ruwe, DPRD akui, IPM Kabupaten Kaimana memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan dimaksud tidak terjadi secara signifikan. Diantaranya, Tahun 2018 dan pada medio lima tahun terakhir, IPM Kaimana terus mengalami peningkatan, namun nilai tambahnya tidak signifikan.
“Yang perlu menjadi catatan bersama Bupati beserta jajaran perangkat daerah adalah IPM Kaimana masih jauh ketinggalan dari IPM rata-rata nasional. Bupati dan jajaran perangkat daerah harus menemukan formula yang tepat waktu dan tepat guna demi meningkatkan beberapa sektor yang menjadi fokus IPM,” ujar Jaquilina.
Dikatakan, beberapa sektor yang harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah adalah sektor pendidikan, dimana pada beberapa tingkatan sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Melanjutkan (AM) menurun dari tahun sebelumnya yaitu SD sebesar 6,16%, SMP 47,21% dan SMA 2,37%.
Selain itu lanjut Jaquilina, beberapa program dan kegiatan pada sektor kesehatan juga tampaknya belum berjalan dengan baik. Semisal, angka kematian bayi pada tahun 2018 yang masih menyentuh angka dua digit yakni kematian 14 kematian bayi. Demikian pula struktur perekonomian, tetap menjadi terbesar dibanding sektor lainnya, tetapi kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
“Pemerintah Daerah perlu mencari apa masalah dan kendalanya. Apakah ini hanya perubahan struktur perekonomian masyarakat Kaimana menuju sektor lainnya, atau terdapat masalah dalam mengembangkan sektor pertanian ditengah masyarakat. Jika ya, apa solusi yang tepat yang harus segera diselesaikan oleh perangkat daerah,” tegas Sekretaris Pansus LKPj ini.
Hal lain yang menjadi catatan dan rekomendasi DPRD adalah infrastruktur drainase di bibir jalan yang belum dirawat secara berkala. “Ini menjadi kebiasaan, menganggarkan untuk pembangunan tetapi minim penganggaran untuk perawatan. Drainase yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya tidak terawat dan terdapat kerusakan sana-sini sehingga mengharuskan untuk melakukan pembangunan kembali,” sentil Dewan. |AWI|
