
KAIMANANEWS.COM – Ketua Dewan Adat Kaimana, Lewi Oruw, menegaskan pelaksanaan studi eksplorasi migas di Blok Bobara harus menghormati hak-hak masyarakat adat, khususnya delapan suku asli di Kabupaten Kaimana sebagai pemilik hak ulayat.
Ia mengatakan, setiap pelaksanaan ritual adat Sinara di Blok Bobara wajib melibatkan langsung masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah tersebut, bukan diwakilkan kepada pihak lain.
Menurutnya, kejelasan batas dan kepemilikan wilayah adat juga harus dibicarakan secara terbuka melalui Dewan Adat. Bahwa pranata adat asli Kaimana berlandaskan suku, marga, wilayah hukum adat, masyarakat, dan bahasa asli.
Karenanya ia meminta perusahaan yang melaksanakan eksplorasi migas di Blok Bobara agar menghormati dan mendengarkan keputusan Dewan Adat serta kepala-kepala suku setempat. Hal ini dinilai penting agar seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar tanpa mengabaikan hak masyarakat adat.
“Terkait tindaklanjut sosialisasi yabng digelar di Hotel Grand Papua, kemarin itu kita sebagai masyarakat, kita harapkan supaya untuk sinara itu harus dilakukan oleh mereka yang punya hak di situ yaitu masyarakat adat. Jangan mengatasnamakan orang lain untuk datang membuat sinara di situ,” tegasnya, Jumat (20/11/2026).
Masyarakat adat lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanah ulayat, melindungi hak-hak masyarakat asli Papua, serta mengawal kelestarian sumber daya alam di wilayah adat Kaimana.
Selain itu, Lewi juga menekankan pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap tenaga kerja lokal dengan membuka kesempatan kerja bagi anak-anak asli Kaimana maupun masyarakat yang lahir dan besar di daerah tersebut. |isw|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik