KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- “Ini suatu hal yang membuat kami masyarakat adat Papua seperti kehilangan hak. Karena bicara masalah hak berarti semua sumber daya alam dari Papua yang dikelola oleh pengusaha atau kontraktor siapa pun, jika bisa diolah di Indonesia mengapa tidak dilakukan saja di Papua.”
Demikian ungkapan kekecewaan yang dilontarkan Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohan Werfete menanggapi telah dimulainya pembangunan fasilitas pemurnian emas atau Smelter PT. Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur yang ditandai peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (12/10/2021).
Ditemui di Kantor Dewan Adat Kaimana, Jumat (15/10/2021), Yohan Werfete mengatakan, pembangunan Smelter PT. Freeport diluar Papua merupakan sebuah kebijakan yang sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.
Bahwa faktanya, PT. Freeport itu beroperasi dan mengambil hasil bumi di Timika yang merupakan bagian dari wilayah Tanah Papua. Jika bisa diolah di Indonesia lanjut Yohan, mengapa prosesnya tidak dilakukan saja di Papua yang juga menjadi bagian dari wilayah NKRI.
Membangun Smelter diluar Papua ujarnya, telah membuat masyarakat Papua kehilangan hak dalam menyelamatkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi tema besar konferensi masyarakat adat disamping menyelamatkan manusia dan tanah.
Untuk itu, fakta pembangunan Smelter PT. Freeport yang dilakukan diluar Papua ini, akan menjadi salah satu agenda dari sekian banyak persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua, yang akan dibahas dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-IV di Kaimana, 25-30 Oktober 2021.
“Iya memang sudah diagendakan, termasuk banyak soal yang tidak positif bagi masyarakat adat Papua akan kita masukkan. Karena bicara selamatkan manusia, tanah dan sumber daya alam yang menjadi tema besar konferensi ini berarti menyangkut semuanya dan yang mereka lakukan ini adalah berkaitan dengan menyelamatkan sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam Papua diselamatkan demi kepentingan orang Papua. Ini perlu menjadi perhatian khusus,” ungkapnya. |RED|KN1|
