

KETUA Dewan Adat Kaimana, Johan Werfete angkat bicara terkait penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Ia meminta Pemerintah daerah berlaku adil dalam menyalurkan bantuan sosial karena yang terdampak Covid bukan hanya kelompok masyarakat tertentu, tetapi seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kampung-kampung.
Dikatakan, fokus perhatian Pemerintah Daerah hanya kepada TKBM, mama pasar dan pedagang ikan, kurang tepat karena kelompok ini secara ekonomi memiliki penghasilan meskipun jam beraktivitasnya dibatasi.
“Kalau secara ekonomi, TKBM itu mempunyai penghasilan tetap. Jadi kurang tepat kalau mereka dijadikan sasaran penerima Bansos. Begitu juga pedagang ikan dan mama pasar, mereka juga ada penghasilan. Selama ini juga aktivitas pasar sayur dan pasar ikan jam 5 sore biasanya mulai sepi pembeli,” ujar Ketua DAK, Jumat (1/5/2020).
Namun ia juga tidak keberatan jika Pemerintah Daerah membantu para mama pasar, karena kelompok ini didominasi oleh masyarakat asli Papua yang belum profesional dalam menjalankan aktivitas dagang.
Ketua DAK juga ingatkan Pemerintah Daerah bahwa ada kelompok lain yang perlu mendapat bantuan sosial selama masa Covid yakni para janda, anak yatim piatu dan masyarakat kurang mampu yang tersebar di kampung-kampung.
“Para janda, yatim piatu dan masyarakat kita yang ada di kampung-kampung ini juga terdampak covid. Makanya kami berharap penyaluran bantuan harus merata, jangan hanya terfokus pada kelompok tertentu,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia meminta Pemerintah Daerah agar penyaluran bantuan sosial dampak Covid harus dilakukan secara transparan.
“Jangan ada yang ditutupi atau dilakukan secara diam-diam. Masyarakat yang mampu tidak mungkin protes kalau melihat Pemerintah salurkan bantuan kepada yang membutuhkan,” pungkasnya. |DAR|AWI|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik