Home / Berita Utama / DKP Papua Barat Gelar Konsultasi Publik Rencana Penetapan Tarif Layanan BLUD KKPD Kaimana

DKP Papua Barat Gelar Konsultasi Publik Rencana Penetapan Tarif Layanan BLUD KKPD Kaimana

Bagikan Artikel ini:

KAIMANANEWS.COM – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Papua Barat, Senin (17/7/2023) menggelar Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Konsultasi Publik Rencana Penetapan Tarif BLUD UPTD KKPD Kaimana.

Sosialisasi sendiri bertujuan menyamakan persepsi dan membangun hubungan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Daerah Kaimana serta pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan keberadaan kawasan konservasi perairan Buruway, Arguni, Kaimana dan Teluk Etna dan sekitarnya.

Sementara konsultasi publik rencana penetapan tarif layanan BLUD UPTD KKPD bertujuan untuk mencari masukan serta menyempurnakan substansi besaran tarif layanan yang akan ditetapkan.

Asisten I Setda Kaimana, Luther Rumpumbo, S.Pd, MM membacakan sambutan Bupati Kaimana mengatakan, pembangunan di Provinsi Papua Barat didasarkan pada pembangunan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta untuk menjaga kelangsungan hidup orang asli Papua diatas tanahnya sendiri melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Baca Juga:  Kian Rusak, Warga Minta Pemda Perbaiki Ruas Jalan Krooy-Kota

Disebutkan, pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 tahun 2019.

Berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah lanjut Luther, saat ini sebagian besar wilayah di Kaimana telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2019 tentang taman wisata perairan kawasan konservasi Buruway, Arguni, Kaimana dan Teluk Etna serta perairan sekitarnya di Provinsi Papua Barat dengan luas 499.804.12 hektare.

Target yang ingin dicapai dari ditetapkannya kawasab konservasi dimakud adalah terlindunginya terumbu karang, lamun, mangrove, serta beberapa biota laut terutama yang terancam punah.

Baca Juga:  Satu dari 36 Sampel Swab Kaimana Dinyatakan Positif Corona

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Kaimana, butuh sebuah peraturan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatannya, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat terwujud sinergitas dalam mendorong efektivitas dan sekaligus menjadi solusi pada setiap permasalahan yang dihadapi agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Menutup sambutan, dirinya berharap seluruh peserta bisa mengikuti sosialisasi dengan baik, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana berjalan baik secara terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan yang digelar di Grand Papua Hotel Kaimana ini bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) dan FPIK UNIPA. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan OPD lingkup Pemkab Kaimana, perwakilan TNI-Polri, LSM, perwakilan masyarakat adat dan lainnya. |SMI|KN1|


Bagikan Artikel ini:

Check Also

Pimpin Misa Natal, Pastor Yohanes Ajak Umat Katolik Kaimana Tidak Remehkan Hal Kecil   

Bagikan Artikel ini: KAIMANANEWS.COM – Perayaan misa Natal di Gereja Katolik Paroki Santo Martinus Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *