
KAIMANANEWS.COM – Bupati Kaimana, Freddy Thie resmi menunjuk tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan OPD yang ditinggal pejabat purna tugas (pensiun) dan yang ditersangkakan dalam kasus dugaan korupsi.
Ketiganya adalah; Herlina Uberi menempati kursi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan; Alexander Furay jabat Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Fransisco Edward Beruatwarin jabat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK).
Penunjukan pelaksana tugas Kepala OPD ini terekam dalam acara serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru yang digelar masing-masing OPD pada Rabu (6/12/2023).
Di Dinas Perikanan misalnya, dalam acara serah terima jabatan, tampak mantan Kepala Dinas Gustaf Werfete menyerahkan tugas kepada Herlina Ubery. Demikian pula di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mantan Kepala Dinas Aristoteles Idorway menyerahkan tugas kepada Alexander Furay.
Sementara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, situasinya tampak senyap mengingat OPD ini sedang tertimpa masalah dengan ditetapkannya AMP selaku Sekretaris Dinas yang juga merangkap Plt. Kepala Dinas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Kampung.

Namun penunjukan Fransisco Edward Beruatwarin sebagai Plt. Kepala Dinas PMK dibenarkan Bupati Kaimana, Freddy Thie, Selasa (5/12/2023). “Iya betul pak Edo. SK Pltnya mulai tanggal 4 Desember 2023 kemarin,” terang Bupati Freddy via ponsel.
Bupati menjelaskan, penempatan Edo lengkapnya Fransisco Edward Beruatwarin sebagai Plt Kadis PMK, karena keberadaannya sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kaimana ada keterkaitan kerja dengan Dinas PMK.
“Yah karena kita menempatkan orang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung seperti yang pernah saya sampaikan, minimal ada track record kurang lebih sama dengan Dinas PMK. Edo ini kan Kabag Pemerintahan sudah tentu ada kemiripan dengan pemerintahan kampung,” ungkapnya.
Bupati berharap, Edward Beruatwarin sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bisa secepatnya menyesuaikan diri.
“Supaya penyerapan anggaran tahun 2023 berkaitan dengan honor, gaji, dana kampung serta lainnya bisa dijalankan. Saya juga berharap ada support dari semua aparat kampung,” ujarnya. |RED|


KAIMANA NEWS Media Informasi Publik