KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Bupati Kaimana, Freddy Thie berharap agar kepemilikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran dan perekaman data KTP sehingga pengurusan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat bisa dilakukan.
Bupati menyampaikan ini saat rapat evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2022 bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fakfak, Sirta Mustakiem didampingi perwakilan Unit Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kaimana di Kantor Bupati Kaimana, Kamis (12/1/2023).
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fakfak, Sirta Mustakiem dalam rapat dimaksud menjelaskan, berdasarkan data, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaimana Tahun 2022 sudah mencapai 96 Persen.
Data dimaksud menurut Sita, mengacu pada data BPS Kaimana tahun 2020 tentang jumlah angkatan kerja sebanyak 30 ribu orang dengan cakupan pekerja dari sektor formal, informal dan sektor jasa konstruksi.
Atas capaian dimaksud, Kabupaten Kaimana akan dimasukan dalam daftar Panitrana Award pada tingkat provinsi dan tingkat nasional khususnya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak juga telah membayarkan jaminan untuk 4 program sebesar 41 Miliar dimana 20 Miliar diperuntukan pada Kabupaten Kaimana.
Bupati Kaimana Freddy Thie menyampaikan apresiasi atas kerjamasama dan dukungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Namun Bupati ingatkan, dirinya mendapatkan banyak kartu BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya tersalurkan pada masyarakat karena tertahan di kantor-kantor distrik.
Bupati juga menilai data capaian 96 persen kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan BPJS masih kurang karena di setiap kampung penerima kartu BPJS hanya sebanyak 20-30 orang dari 100 orang.
“Masih banyak basodara yang mungkin tidak memiliki KTP, ataukah memiliki KTP tapi belum kita ikutkan untuk menerima BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya sembari mengatakan, di tahun 2023 masyarakat asli Papua wajib seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam rapat dimaksud, Bupati bersama BPJS Ketenagakerjaan Fakfak juga berkenan menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada Oskar Wayega dengan nominal Rp.816.670, serta santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada 2 keluarga yakni Riko Markus Soplanit dan Ruben Waita yang masing-masing sebesar Rp.42 juta. |FRJ|KN1|
