KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Kepala Distrik Kaimana, Sachrir Imannanto Kamakaula, S.STP, mewajibkan setiap kepala kampung di wilayahnya untuk menyiapkan data base terkait kondisi riil kampung. Data dimaksud wajib sesegera mungkin diserahkan kepada Pemerintah Distrik untuk memperkuat usulan program kampung yang disampaikan melalui Musrenbang.
Apabila masih ada kampung yang belum mampu menyusun data base, pemerintah distrik akan menggandeng tim dari Kompak-Bakti Program Landasan II Papua untuk turun melakukan pendataan.
“Untuk itu kami mewajibkan seluruh kepala kampung untuk tetap berada di tempat, karena kami akan mendatangi kampung satu per satu. Ini target awal kami sebelum masuk ke program berikutnya. Karena percuma kita bicara program pembangunan kalau tidak ada data pendukung,” ungkapnya disela Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan dan Kesehatan se-Distrik Kaimana, Jumat (2/11).
Terkait rapat koordinasi, Sachrir jelaskan, rapat koordinasi yang melibatkan pemangku peran bidang pendidikan, kesehatan, termasuk aparat kampung dan elemen penting lainnya ini, dimaksudkan untuk mencari solusi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini. Rakor lintas bidang ini lanjutnya, akan menjadi agenda rutin tahunan Pemerintah Distrik Kaimana.
Sachrir akui, banyak persoalan bidang pendidikan dan kesehatan wi wilayahnya yang belum terpecahkan selama ini. Demikian pula pembangunan kampung, yang masih banyak terjadi persoalan, termasuk didalamnya penggunaan dana desa yang belum diatur secara baik.
Oleh karenanya, melalui rapat koordinasi lintas bidang yang baru pertama kali digelar ini, diharapkan ada solusi yang dihasilkan sehingga pengelolaan pendidikan, kesehatan dan pembangunan kampung dalam wilayah distrik Kaimana kedepannya bisa berjalan lebih baik dari hari ini.
“Selama ini kita tidak tahu alasannya apa sampai guru maupun tenaga kesehatan, bahkan banyak kepala kampung yang tinggalkan tempat tugas. Nah rapat koordinasi ini tujuan untuk mencari permasalahannya dimana, supaya kita bisa temukan solusi. Mereka tidak betah di kampung alasannya apa, lalu bagaimana dengan pengelolaan dana kampung. Disini kita akan bahas semuanya,” terang mantan Lurah Kaimana Kota ini.
Ditambahkan, permasalahan yang mencuat dalam rapat koordinasi lintas bidang ini, akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Tetapi jika permasalahan yang timbul itu akibat keterbatasan sarana dan prasarana, maka tentu harus disertai data pendukung. “Disini data base kondisi kampung itu diperlukan, supaya kita tidak hanya sekedar bicara, tetapi fakta berupa data riilnya tersedia,” pungkasnya. |IWI|
