Wabup Minta Dinas PMK Rutin Monitoring Aktivitas Pemerintahan Kampung

WAKIL Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, SP mengatakan, pelayanan pemerintahan di beberapa kampung tidak berjalan maksimal. Balai kampung tidak pernah difungsikan dan ada pula kepala kampung yang berdasarkan keluhan warga berbulan-bulan di kota sehingga menghambat pelayanan.

“Kalau balai kampungnya rumput tinggi, ruangannya tidak ada kursi dan lainnya berarti pelayanan pemerintahan kampung tidak dijalankan secara maksimal. Ada juga kepala kampung yang tiga sampai empat bulan di kota sehingga menghambat pelayanan. Kalau seperti ini kira-kira pelayanannya bagaimana,” ujar Wabup belum lama ini.

Dikatakan, alokasi dana desa setiap tahun cukup besar. Dana dimaksud harusnya juga dipakai untuk operasional kantor, termasuk menyiapkan fasilitas balai kampung sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dijalankan secara maksimal.

“Ini yang harus mendapat perhatian serius aparat kampung. Balai kampung itu harus difungsikan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kan ada dana desa yang bisa digunakan untuk operasional balai kampung. Jangan sampai balai kampung ditutupi rumput dan didalamnya tidak ada meja, kursi dan lainnya,” ujarnya lagi.

Untuk mengatasi masalah ini, Wabup meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) untuk secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring ke kampung-kampung untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kemudian OPD terkait untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi supaya jangan laporan itu asal terima saja. Pastikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar-benar terlaksana di lapangan dan apa yang dianggarkan melalui dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tukas Wabup. |DAR|KN1|