KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Warga Suku Irarutu Kampung Fruata Kabupaten Teluk Bintuni melalui pemerintah kampung menyerahkan aspirasi berupa proposal kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Komisi C DPRK Kaimana, Selasa (2/12/2025).
Aspirasi dalam bentuk proposal dimaksud berisikan tentang harapan masyarakat Suku Irarutu Kampung Fruata agar Pemerintah Kabupaten Kaimana berkenan melakukan pengerasan ruas jalan penghubung dari Sungai Kaitaro Kampung Fruata menuju Kampung Mandiwa yang merupakan bagian dari wilayah Ditrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana.
Aspirasi tersebut diserahkan oleh perwakilan Pemerintah Kampung Fruata, Jonas Nafurbenan dan diterima langsung oleh Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Imanuel Rahail bersama anggota.
Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Imanuel Rahail mengatakan, ruas jalan yang diminta untuk pengerasan ini, merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kampung Mandiwa dan Kampung Fruata, sekaligus satu-satunya jalan yang biasa digunakan masyarakat untuk membawa hasil pertanian.
Untuk itu lanjut Imanuel, Komisi C menerima baik aspirasi ini dan akan berjuang untuk mendorongnya melalui APBD Kabupaten Kaimana, maupun diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat agar diakomodir melalui APBD Provinsi.
Disebutkan, masyarakat Suku Irarutu Kampung Fruata merupakan bagian dari masyarakat Suku Irarutu yang ada di Kabupaten Kaimana. Dua suku ini secara history merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meski terpisah oleh batas wilayah pemerintahan.
“Kita di Komisi C merasa ini penting karena mereka ini walaupun secara pemerintahan kita berbeda wilayah, tapi dari sisi budaya dan kedekatan emosional, mereka adalah bagian dari warga Suku Irarutu yang ada di Kabupaten Kaimana. Selain itu, ini juga dalam rangka membuka keterisolasian antara wilayah. Mereka sendiri juga bersedia menyumbangkan material untuk pengerasan,” ujar Imanuel.
Lanjut politisi Partai Demokrat ini, proposal nantinya akan disampaikan kepada Pimpinan DPRK Kaimana. “Jadi nanti setelah ini kita akan melaporkan ke pimpinan DPRK walaupun Ketua DPRD sudah tahu dan bahkan menerima langsung tadi. Tapi lebih dari itu kami akan tindaklanjuti juga hingga ke Gubernur Papua Barat,” pungkasnya. |isw|
