KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang mencakup wilayah Sorong Raya resmi masuk dalam agenda pembahasan DPR RI.
Meski belum diketahui kapan akan disahkan, muncul isu bahwa Kabupaten Kaimana dan Fakfak nantinya bakal menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya.
Pj. Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, M.Si ketika dikonfirmasi disela kegiatan jalan santai yang digelar HIPMI Papua Barat di Kaimana menegaskan, isu atau wacana boleh saja berkembang tetapi keputusan tetap ada di tangan masyarakat.
Menurut Gubernur, penggabungan Kaimana dan Fakfak ke Papua Barat Daya memang patut dipertimbangkan mengingat dua daerah ini memiliki garis struktur tradisional yang ada relasinya dengan Sorong. Selain itu juga sama-sama berada di kawasan pesisir dan pertimbangan lainnya.
“Tapi itu kan baru sebatas wacana. Nanti perlu ada kajian yang mendalam dimana pemerintah wajib mengundang masyarakat untuk duduk bicara. Karena apapun keputusannya, apakah tetap di Papua Barat atau ke Papua Barat Daya semua tergantung pada aspirasi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (27/8/2022).
Orang nomor satu Papua Barat ini menegaskan, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Olehnya sosialisasi ataupun koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sangat perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi.
Putra terbaik Kaimana ini juga menjelaskan, selain pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dalam pertemuan antara pemerintah provinsi, kabupaten, MRP, DPRPB beberapa waktu lalu di Manokwari juga muncul sejumlah aspirasi terkait pembentukan Provinsi Bomberay dan pemekaran beberapa kabupaten.
Pertemuan itu terang Gubernur, digelar menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Kita usul waktu itu ada Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Bomberay dan pemekaran kabupaten, diantaranya Teluk Etna di Kaimana, Kokas dan kota madya Fakfak. Ada juga aspirasi dari Bintuni dan Sorong Raya. Semua yang hadir ikut tandatangan. Untuk Provinsi Bomberay kita sudah kirim resmi,” terang Gubernur.
Disebutkan, aspirasi dimaksud mendapat respon baik dari pemerintah pusat, meskipun untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama seperti provinsi Papua Barat Daya yang usulannya baru saat ini direspon oleh pemerintah pusat.
“Kita hitung, untuk provinsi Papua Barat Daya itu kurang lebih 15 tahun baru sekarang dipenuhi oleh pemerintah. Artinya kalau kita mau realistis dengan Bomberay maka mungkin pikiran saya sebagai anak Bomberay ada benarnya juga kita titip diri dulu di Papua Barat Daya. Artinya Fakfak dan Kaimana masuk di Papua Barat Daya lalu kita mekarkan kabupaten-kabupaten yang ada dibawah kedua kabupaten ini termasuk nanti Teluk Wondama. Tapi ini pemikiran saya, ini baru sebatas wacana, bukan keputusan,” tegasnya lagi.
Bupati Kaimana, Freddy Thie yang turut mendampingi Gubernur Papua Barat Waterpauw di kesempatan tersebut menyambung, bahwa semua wacana yang digulirkan tetap kembali kepada aspirasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kaimana tegasnya, siap memfasilitasi pertemuan dengan seluruh tokoh masyarakat jikalau memang harus melakukan pilihan untuk tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat atau beralih ke Papua Barat Daya.
“Tadi yang disampaikan Bapak Gubernur itu baru sebatas wacana, belum keputusan. Sudah tentu pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan untuk mendengar aspirasi masyarakat apakah nanti ke Papua Barat Daya atau tetap di Papua Barat,” ujar orang nomor satu Kaimana ini. |RED|KN1|
