KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Fraksi Demokrat DPRK Kaimana mendesak Pemerintah Daerah segera menuntaskan persoalan pemalangan kantor dan lainnya oleh warga yang terjadi di Distrik Yamor dan Distrik Teluk Etna.
Desakan ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Marthina Putnarubun pada Rapat Paripurna Penetapan APBD 2026 belum lama ini.
Ia menegaskan, peringatan terkait masalah Distrik Yamor dan Etna ini pernah disampaikan Wakil Ketua DPRK dari Partai Demokrat, Kasir Sanggei pada penetapan APBD Perubahan Tahun 2025 lalu, namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
“Dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025, Wakil Ketua I DPRK dari Partai Demokrat, Kasir sanggei telah mengingatkan pada kita semua dengan pernyataannya bahwa apabila Distrik Yamor dan Distrik Etna yang merupakan distrik terluar dan terdepan di Kabupaten Kaimana tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah maka dikhawatirkan distrik itu akan berpindah dan bergabung dengan Kabupaten Nabire,” tegas Marthina Putnarubun.
Ketua Bapem Perda DPRK Kaimana ini mengatakan, pernyataan Wakil Ketua DPRK Kasir Sanggei tersebut, saat ini menjadi nyata, dimana masyarakat melakukan pemalangan kantor distrik, merubuhkan papan nama, dan menyatakan sikap keluar dari Kabupaten Kaimana.
“Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta kepada saudara Bupati agar segera mengambil langkah kongkrit dan tegas guna menyelesaikan masalah ini agar pelayananan pemerintahan dapat kembali lagi dirasakan oleh masyarakat Yamor dan Etna,” ujarnya.
Fraksi yang diketuai Emanuel Rahail ini menegaskan, agar Bupati dan Wakil Bupati Kaimana lebih tegas, memberikan teguran kepada aparatur yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan apabila memenuhi syarat perundang-undangan harus diberikan sanksi. |isw|
