KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kaimana selalu menempati urutan terbanyak pertama dalam daftar perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kaimana (PNK).
Kasus ini terus mengalami peningkatan kemungkinan disebabkan ada yang diselesaikan dilakukan secara kekeluargaan sehingga tidak ada efek jerah atau pun edukasi bagi pelaku melalui proses hukum.
Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Dinar Pakpahan, SH,MH menyampaikan ini saat ditemui disela kegiatan sosialisasi aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Pemerintah Daerah, Kamis (3/11/2022).
Dijelaskan, setiap tahun kasus pelecehan terhadap anak mendominasi seluruh yang ditangani Pengadilan Negeri Kaimana. Khusus tahun ini, sudah ada kurang lebih 20 kasus yang telah disidangkan dan diputuskan.
“Ini memperlihatkan bahwa memang daerah Kaimana ini perkara pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan cukup banyak. Makanya harus ada atensi dari pemerintah daerah,” ungkap Dinar.
Ia berharap, penyelesaian kasus pelecehan terhadap anak ini tidak hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau pada tingkat bawah, tetapi sebaiknya dibawah ke ranah hukum agar ada efek jerah dan juga edukasi buat pelaku.
“Sebenarnya kasus seperti ini jangan diselesaikan di tingkat keluarga, harus dilanjutkan ke ranah hukum. Supaya apa? Supaya ada efek jerah dan edukasi atau pembelajaran bagi pelaku. Kalau misalnya diselesaikan secara kekeluargaan maka tidak ada itu efek jerah. Itulah mengapa terus terjadi peningkatan karena dianggap bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” imbuhnya.
Ditambahkan, dengan penyelesaian secara hukum, maka hak-hak korban juga bisa terpenuhi dengan baik, mengingat kasus seperti ini biasanya akan meninggalkan beban traumatis yang cukup panjang buat korban baik secara psikis maupun emosional.
Ketua PN berharap tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak ini menjadi atensi bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah agar bagaimana kasus seperti tidak mengalami peningkatan melalui upaya pembinaan atau penyuluhan.
“Karena biasanya kasus seperti ini dilakukan orang terdekat. Ini bisa juga disebabkan kurangnya pemahaman terkait pelecehan itu sendiri atau kurangnya edukasi bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan ada sanksi hukum yang harus diterima pelaku. Jadi pemahaman seperti ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, karena sejauh ini korban-korban pelecehan itu didominasi anak-anak dibawah umur dan dari daerah yang susah tersentuh,” ungkap Ketua PN. |RED|KN1|
