
KAIMANANEWS.COM- Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Kaimana, Arifin, SE, Rabu (22/12/2021) kembali melaksanakan reses ketiga masa sidang ke-lll Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Kaimana.
Reses yang diisi acara pertemuan dan diskusi dengan masyarakat yang dilaksanakan di Grand Papua Hotel Kaimana ini, bertujuan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara, red) berkaitan dengan persiapan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.
Kegiatan yang melibatkan puluhan warga perwakilan dari suku asli dan suku nusantara ini, turut dihadiri Ketua Dewan Adat Kaimana Yohan Werfete, serta Pemerintah Daerah yang diwakili staf Bappeda-Litbang.
Arifin saat menyampaikan materi reses mengatakan, UU Otsus yang baru sudaj disahkan. Untuk itu, perlu kesiapan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat asli maupun suku nusantara dalam penerapannya.
Dijelaskan, UU Nomor 2 Tahun 2021 dengan aturan turunannya masih secara khusus mengatur tentang hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Di bidang politik lanjut Arifin, UU Otsus mengatur tentang hak OAP untuk menempati kursi DPRD kabupaten maupun provinsi, serta hal untuk menempati kursi kepala daerah. Arifin berharap agar aturan ini harus dipatenkan.
Sementara di bidang pendidikan, Arifin berharap agar OAP wajib mendapatkan pendidikan gratis. “Ini yang selalu saya suarakan supaya pendidikan bagi orang Papua itu digratiskan. Jangan hanya sekolah dalam negeri, kirim mereka sebanyak-banyaknya sekolah di luar negeri supaya bisa pulang membangun daerah,” ujarnya.
Arifin mengatakan, penerapan UU Otsus harus dilakukan secara utuh. “Penerapan UU Otsus itu jangan dilakukan setengah-setengah. Kalau kehadirannya bertujuan melindungi hak dasar OAP, maka aturan turunan yang dibuat juga harus benar-benar berpihak pada kepentingan OAP,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Pertemuan yang digelar selama kurang lebih tiga jam ini, diwarnai diskusi dan beragam pertanyaan dan usul saran dari para peserta. Arifin berjanji aspirasi yang disampaikan ini, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD Papua Barat. |RED|KN1|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik