KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Isu tentang adanya oknum pejabat yang mengelola sendiri pekerjaan pada OPD-nya mulai terendus. Kabar yang sudah lama menjadi buah bibir masyarakat, bahkan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak ini, akhirnya dibuka Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH.
Disela memimpin pengambilan sumpah janji pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum dan Honorer Kategori II (K-2) Angkatan Tahun 2015, Wakil Bupati mengatakan, telah mendapat laporan terkait adanya oknum pejabat pada OPD yang mengelola proyek untuk kepentingannya.
“Kami dapat laporan dan kami sedang telusuri apakah ini benar atau hanya isu. Bahwa ada pejabat tertentu dalam OPD-nya yang mengelola proyek untuk kepentingannya. CV-nya punya sendiri, pekerjaannya dikelola orang lain,” ungkap Wabup.
Wabup tegaskan, jika isu ini benar terjadi, maka tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang melakukannya. Karena dirinya bersama Bupati menginginkan agar setiap pekerjaan pada OPD harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Hati-hati kalau nanti kami tahu, maka tidak akan ada toleransi sedikit pun. Kalau sudah terlanjur dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, harapan kami tidak terjadi lagi di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kalau ada pekerjaan, jangan lagi dikelola untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat,” tegas Wabup.
Dijelaskan, dalam paradigma baru pemerintahan, ada tiga pilar penting yang memiliki keterkaitan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yakni; negara, masyarakat sipil dan dunia usaha.
Dengan demikian lanjutnya, tindakan oknum ASN seperti ini, akan menambah penderitaan bagi masyarakat. Jika ASN bisa memberikan pelayanan dengan semestinya, maka tidak ada lagi masyarakat yang datang berkeluh kesah bahkan antri berhari-hari di Kantor Bupati dengan segala rupa persoalan.
“Ketika ASN dengan jabatan yang diemban bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, maka kami yakin tidak ada lagi masyarakat yang pada setiap awal tahun berkeluh kesah hingga terjadi antrian panjang di Kantor Bupati. Ini harus menjadi atensi kita bersama,” tutupnya. (CR10/IWI)
