KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
PULUHAN perwakilan tenaga kesehatan (Nakes) dari 10 Puskesmas dan RSUD Kaimana masih memadati halaman Kantor Dinas Kesehatan Kaimana, Rabu (19/5/2021). Mereka mendesak agar TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) semester kedua tahun 2020 segera dibayarkan.
Namun tuntutan ini belum dapat dipenuhi oleh pihak Dinas Kesehatan karena terbentur regulasi. Regulasi dimaksud adalah Perbup Nomor 5 Tahun 2020 tentang pemberian TPP mengacu pada aturan pemerintah pusat, yang berdampak pada hilangnya hak Nakes untuk 6 bulan terakhir.
Menyelesaikan persoalan ini, saat ini Dinas Kesehatan Kaimana tengah mengkaji kembali sistim pembayaran tunjangan bagi para Nakes. Dinas juga akan menyiapkan dua opsi yang nanti akan diputuskan sendiri oleh para tenaga kesehatan.
Opsi pertama adalah pembayaran tunjangan menggunakan sistim TPP dengan beberapa syarat yang harus dijalani Nakes berkaitan dengan jam kerja dan opsi kedua adalah sistim insentif.
Tetapi, Kepala Dinas Kesehatan Arifin Sirfefa, SKM,MM saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, TPP sulit diterapkan kepada Nakes di rumah sakit atau Puskesmas karena jam kerja di rumah sakit maupun Puskesmas menggunakan sistim shift.
“Makanya Perbup tahun 2020 itu harus direvisi, mereka harus pilih TPP atau insentif. Kalau mau TPP mereka harus bekerja seperti kita di kantor. Tapi aturan TPP ini kalau dilaksanakan oleh Nakes agak susah karena mereka kerjanya sistim shift. Kalau TPP itu harus jam kerjanya full, sementara di Puskesmas atau rumah sakit jam kerjanya sistim shift. Makanya kita siapkan dua opsi, mau insentif atau TPP. Ini harus dipilih salah satu,” tegas Kadinkes.
Dikatakan, TPP akan tetap dibayarkan, namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya harus melakukan penghitungan ulang. Arifin juga menyebut, pihaknya juga sudah memberikan penjelasan kepada para Nakes terkait persoalan TPP dan opsi yang nanti harus dipilih.
“Jadi harus diatur lagi dan dihitung baik. Kalau pakai Perbup lama tahun 2019 juga tidak bisa. Makanya kita harus lihat baik. Aturan soal TPP sendiri sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tapi kita di Kaimana baru diterapkan tahun 2020,” ungkap Arifin.|RED|KN1|
