KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Munculnya rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029 dengan item kegiatan pembangunan jalan multi years senilai Rp.146 M per tahun selama jangka waktu tiga tahun menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.
Wakil Ketua DPRK Kaimana, Kasir Sanggei menanggapi hal ini mengatakan, pro kontra terkait usulan kegiatan pembangunan jalan multi years ditengah masyarakat sangat wajar, karena kegiatan multi years dalam kondisi APBD yang terbatas akan sangat merugikan masyarakat.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan kedepannya adalah bagaimana pemerintah daerah membuat gebrakan untuk perbaikan ekonomi. Untuk itu, APBD Kabupaten Kaimana yang terbatas jumlahnya, sebaiknya diarahkan untuk pekerjaan yang bisa melibatkan masyarakat sehingga ada peningkatan pendapatan, bukan proyek multi years yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, fakta yang terjadi setiap tahun, APBD Kabupaten Kaimana lebih besar dialokasikan untuk belanja rutin seperti belanja aparatur dan lainnya, sementara untuk infrastruktur jumlahnya terbatas. Sehingga apabila Rp.146 Miliar dari pembiayaan infrastruktur diambil untuk pembangunan jalan yang sifatnya multi years, maka otomatis kegiatan lainnya tidak bisa dilaksanakan.
“Ada baiknya rencana jalan yang dibangun ini diusulkan ke APBD provinsi atau APBN, jangan dibebankan di APBD kabupaten. Kalau pembangunan jalan yang sifatnya multi years didorong melalui APBD kabupaten maka ini akan sangat merugikan masyarakat,” ujar Kasir, Jumat (13/6/2025).
Namun disisi lain ia menyarankan, apabila Pemerintah Daerah tetap berkeinginan membangun jalan agar jangan menggunakan pola multi years, serta jalan yang dibangun difokuskan pada jalan antar kampung yang menjadi kewenangan kabupaten, seperti di Arguni, Etna dan Yamor karena merupakan distrik perbatasan dengan kabupaten lain.
“Alangkah baiknya kita buat program padat karya sehingga banyak melibatkan masyarakat. Karena masyarakat di Kabupaten Kaimana ini umumnya masih tergantung pada APBD, oleh karena itu pengelolaan APBD harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Kasir. |isw|
