Sorong, KAIMANANEWS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa penataan dan pendaftaran tanah adat di Papua harus mengutamakan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat hukum adat. Penegasan ini disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Wahyu Widada, M.Phil., yang mengingatkan agar kebijakan pertanahan tidak menimbulkan benturan …
Read More »
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik