KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
MENUMBUH kembangkan keharmonisan dan saling menghormati diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis, Kantor Kesbangpol Kaimana memfasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten Kaimana.
Kegiatan yang melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para kepala suku asli maupun nusantara serta lainnya ini, dibuka Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa, S.Sos,MH, Jumat (29/11/2019).
Wabup Ismail membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat mengatakan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ini bertujuan sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
Menurutnya, forum pembauran kebangsaan di daerah sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis.
Forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana mempertahankan konstitusi dan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai serta kondisif demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dijelaskan, FPK mempunyai tugas; menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; serta merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran bangsa.
Disaat sekarang ini lanjut Wabup, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional.
“FPK merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna menegakkan kedaulatan NKRI,” pungkas Wabup. |LAB|
