KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
UPAYA pengurangan resiko bencana tidak hanya pada perencanaan diatas kertas, tetapi juga dibutuhkan tindakan yang nyata di lapangan.
Demikian ditegaskan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada pembukaan kegiatan Rakornis BPBD se-Provinsi Papua Barat di Hotel Grand Papua Kaimana, Rabu (18/3/2020).
Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemasyarakatan dan SDM, Mohammad Tawakal, Gubernur ingatkan, tingginya potensi bencana menjadi ancaman dan resiko bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan pengurangan resiko melalui pengelolaan penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi.
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahapan pra bencana lanjut Gubernur adalah, menyusun rencana penanggulangan dan tindaklanjuti dengan kajian resiko bencana berdasarkan jenis ancaman.
Menurut Gubernur, rapat koordinasi teknis dianggap strategis dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi peran BPBD dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMD 2017-2022.
Dengan ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 junto UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah, diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
“Saya berharap koordinasi dan kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan dalam mensinergikan kebijakan penanggulangan bencana pusat dan daerah mengingat penanggulangan bencana menjadi urusan kita bersama berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo UU Nomor 9 Tahun 2015,” tutup Gubernur.
Turut hadir pada pembukaan kegiatan Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa, S.Sos,MH, Forkopimda, serta sejumlah Pimpinan OPD. |RED|AWI|
