KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggandeng pihak akademisi dari Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua dan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menganalisis kebutuhan dan kelayakan usaha atas pendirian BUMD di Kaimana.
FGD sendiri berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kaimana, Senin (9/10/2023). Hadir pada rapat tersebut Asisten I dan II, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Perusahaan dan Sektor Publik Uncen dan sejumlah pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaimana.
Dasar regulasi pembentukan BUMD tertuang dalam PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD, dimana semangat pendirian BUMD dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
Selain itu juga, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam FGD dimaksud, Asisten I Setda Kaimana, Luther Rumpumbo menyebut, pembentukan BUMD merupakan kebutuhan yang urgen dan permintaan langsung Bupati Bupati Freddy Thie. Namun menurutnya, ketika usulan pembentukan 5 BUMD diajukan belum terinput dalam sistem aplikasi.
“Setelah ditelusuri, ternyata masih terkendala pada data. Oleh karena itu, saya berharap seluruh OPD terkait bisa untuk menyediakan data agar segera kita lengkapi dalam waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Tim teknis dari Uncen juga pada hasil observasi yang mereka lakukan menemukan permasalahan yang sama. Setidaknya ada dua kendala yakni; pertama, ketersediaan data dan juga rasionalisasi mengenai perencanaan perhitungan dari modal yang akan dikeluarkan.
“Oleh karena itu, kami dari pihak Uncen akan melakukan kerjasama dan mengunjungi dinas-dinas terkait untuk mensupport dan penyiapan kelengkapan data-data yang dibutuhkan,” jelas perwakilan Uncen.
Sementara hasil rapat menyimpulkan, bahwa kendala pembentukan BUMD ini akan segera ditindak lanjuti segera. Para pimpinan OPD yang hadir dalam rapat tersebut baik dari Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian akan melengkapi kekurangan pengusulan BUMD. Begitu juga akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim teknis dari Uncen secara masif. |RED|
