KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana melalui empat fraksi akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan total anggaran sebesar Rp.1.163.571.890.813.
Persetujuan empat fraksi di DPRD Kaimana ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 04/KPTS/DPRD-KMN/2022 tentang penetapan, pengesahan dan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Kaimana Freddy Thie yang mengikuti jalannya sidang secara online dari luar daerah.
Ketua DPRD Kaimana Irsan Lie dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Ketua I, Jaquilina Claudia mengatakan, APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga dapat dikatakan juga bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.
Oleh karena itu lanjut Irsan, segala upaya yang telah dicapai saat ini, yaitu dengan disetujui dan ditetapkannya Ranperda APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2022 ini, maka hal yang sangat penting dan perlu disadari sepenuhnya oleh pemerintah daerah adalah implementasi dari fungsi APBD itu sendiri.
Terkait pemberian hibah dan bantuan sosial dalam APBD 2022, Ketua DPRD mengingatkan Pemerintah Daerah agar pemberian hibah dan belanja bantuan sosial yang telah dianggarkan dan diprioritaskan sesuai kemampuan daerah, benar-benar ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, Bupati Kaimana Freddy Thie dalam sambutan singkatnya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kaimana yang telah mencurahkan pikirannya dalam merampungkan pembahasan Ranperda APBD hingga tahapan penetapan.
“Rancangan APBD yang kita setujui bersama merupakan bukti bahwa antara eksekutif dan legislatif bukan hanya mitra kerja, tetapi merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mempunyai peran sejajar dalam membangun masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kaimana,” ujar Wakil Bupati. |RED|KN1|
