Tepat di Momen Hantaru 2026, Implementasi Perintis 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah

Jakarta – Masyarakat yang mengurus peralihan hak atas tanah kini dapat mengakses layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 95 Kantor Pertanahan (Kantah). Perluasan layanan PERINTIS tersebut sudah mulai dijalankan tepat di Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) pada Kamis 24 September 2026 lalu.

“Bertepatan dengan HANTARU, layanan PERINTIS 10 Hari sudah diimplementasikan di 95 Kantah. Sebelumnya, layanan ini sudah diuji coba di 17 Kantah dimulai sejak 17 Agustus lalu,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (25/09/2026).

Sesuai dengan arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, layanan PERINTIS 10 Hari ditargetkan dapat berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027. “Ada penambahan 78 Kantah yang tersebar di 19 provinsi. Target kami, hingga akhir tahun akan bisa berjalan di Kantah se-Indonesia,” ungkap Uunk Din Parunggi.

Adapun ke-78 Kantah pelaksana tahap kedua implementasi layanan PERINTIS 10 Hari, antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

2. Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jawa Barat
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat\
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Jawa Barat
6. Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Jawa Tengah
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
9. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
10. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
11. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jawa Timu
12. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
13. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jawa Timur
14. Kantor Pertanahan Kota Medan, Sumatera Utara
15. Kantor Pertanahan Kota Padang, Sumatera Barat
16. Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sumatera Selatan
17. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Riau
18. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Lampung
19. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
20. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selata
21. Kantor Pertanahan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
22. Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
23. Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bali
24. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Bali
25. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Jawa Barat
26. Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jawa Barat
27. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat
28. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
29. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
30. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
31. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
32. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah
33. Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jawa Tengah
34. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
35. Kantor Pertanahan Kota Sibolga, Sumatera Utara
36. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara
37. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
38. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Riau
39. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, Riau
40. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Lampung
41. Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
42. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
43. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
44. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
45. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
46. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
47. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
48. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
49. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
50. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
51. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
52. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
53. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
54. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Bali
55. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Bali
56. Kantor Pertanahan Kota Palopo, Sulawesi Selatan
57. Kantor Pertanahan Kota Parepare, Sulawesi Selatan
58. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
59. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
60. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan\
61. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
62. Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
63. Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
64. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
65. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
66. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
67. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
68. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
69. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selat
70. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
71. Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
72. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
73. Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
74. Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
75. Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
76. Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
77. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat
78. Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Layanan PERINTIS 10 Hari mengintegrasikan tiga pihak dan tahap dalam proses peralihan hak atas tanah. Tahap pertama, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah (Pemda) maksimal tiga hari. Jika dalam jangka waktu tersebut BPHTB tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui melalui mekanisme fiktif-positif. Tahap kedua, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal rampung dalam dua hari. Kemudian selanjutnya, memproses berkas permohonan di Kantah paling lama selesai dalam lima hari.

Keberhasilan program yang diresmikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini merupakan hasil dari sinergi ketiga pihak. Kolaborasi ini jadi bagian penting dalam memastikan layanan PERINTIS 10 Hari berjalan sesuai target yang ditetapkan.

PERINTIS 10 Hari merupakan satu dari sejumlah transformasi layanan dan organisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sebagai langkah untuk memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat. Bersamaan dengan penerapan PERINTIS, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari, yang kini telah berjalan di 495 Kantah atau 96,3% dari Kantah yang ada di seluruh Indonesia. (LS/FA)