KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana menyetujui alokasi APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.287.148.203.718,27.
Adapun fraksi DPRK Kaimana dimaksud terdiri dari; Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Otonomi Khusus, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat.
Persetujuan lima fraksi DPRD Kaimana disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan serta persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 bertempat di Auditorium DPRK, Senin (23/12/2024) lalu.
Persetujuan tertuang dalam berita acara dan surat keputusan Pimpinan DPRD Kaimana Nomor 22/KPTS/DPRK/2024 Tahun 2024 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bupati Kaimana, Freddy Thie pada penutupan rapat paripurna menyampaikan terima kasih kepada DPRK Kaimana yang telah bekerja keras selama proses pembahasan dan penetapan APBD 2025.
Dikatakan, Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bukti bahwa antara eksekutif dan legislatif bukan hanya mitra kerja tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari unsur penyelanggara pemerintahan di daerah yang mempunyai peran sejajar dalam membangun masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kaimana.
Melalui APBD 2025 lanjut Bupati, kita berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Program-program prioritas akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Bupati juga mengatakan, pembangunan Kaimana telah menunjukan perkembangan yang signifikan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terlebih khusus DPRK Kaimana.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat,” ungkap Bupati.
Selain itu lanjutnya, kami juga menghargai upaya fraksi DPRK dalam mengawasi jalannya pemerintahan. “Kritik dan saran yang konstruktif dari fraksi-fraksi DPRK sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta perbaikan dan penyempurnaan Ranperda tentang APBD TA 2025 maupun dalam pelaksanaan APBD kedepan,” pungkasnya. |isw|
