KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Fraksi Partai Demokrat bersama Komisi C DPRK Kaimana mendorong program pembangunan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Kaimana untuk dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2027.
Infrastruktur dimaksud antara lain; pembangunan talud pengaman pantai Bandara Utarum Kaimana, penambahan Puskesmas, pembangunan jembatan penghubung Kampung Sisir dan Marsi. Usulan disampaikan langsung kepada Komisi II DPR RI, serta dalam Musyawarah Nasional Partai Demokrat di Jakarta belum lama ini.
Ketua Fraksi Demokrat yang juga selaku Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Emanuel Rahail, S.E., M.Si menyampaikan ini, Senin (14/9/2026). Ia menyebut, usulan ini merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Kaimana tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, dukungan APBN perlu dimanfaatkan untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Kaimana sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan harus dibebankan melalui APBD.
“Kami mendorong sejumlah program kerja melalui pemerintah pusat meliputi, pembangunan talud pengaman pantai Bandara Utarum, penambahan Puskesmas, serta pembangunan jembatan penghubung Kampung Marsi dan Sisir,” ucapnya.
Dijelaskan, pembangunan talud pengaman pantai di kawasan Bandara Utarum menjadi salah satu usulan penting untuk melindungi kawasan bandara dari ancaman abrasi. Pihaknya telah meminta Kepala Bandara Kaimana mengajukan besaran anggaran yang diperlukan.
“Kita telah menyampaikan langsung kepada Komisi II DPR RI, mereka menyetujui masuk APBN 2027 karena ini merupakan proyek strategis nasional dan salah satu urat nadi pembangunan di Kabupaten Kaimaan. Ini juga kita sampaikan di Rakernas Partai Demokrat di Jakarta dan puji Tuhan sudah dimasukkan di SIPN,” ungkapnya.
Sementara untuk pembangunan 10 Puskesmas, pihaknya mengusulkannya masuk dalam program nasional pembangunan 10.000 Puskesmas Tahun 2027 yang ditangani langsung oleh Menteri Infrastruktur RI, Agus Harimurti Yudoyono, yang juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Sementara untuk pembangunan jembatan penghubung Kampung Marsi dan Sisir, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan dokumen perencanaan sebagai persyaratan pengusulan ke Pemerintah Pusat.
“Untuk jalan dan jembatan, perencanaannya memang harus disiapkan pemerintah daerah karena ini mausk Program Strategis Nasional. Ini penting supaya ketika peluang anggaran dari pusat tersedia, kita sudah siap dengan dokumennya. Kita harus bergerak cepat supaya program-program ini bisa masuk dalam APBN 2027, baik melalui APBN induk maupun perubahan anggaran,” tutupnya. |isw|
