KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Senin (23/2/2026) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah sopir angkutan kota dan pedesaan.
RDP digelar menyikapi tuntutan para sopir offline agar transportasi online Maxim tidak diizinkan beroperasi di Kaimana. Rapat yang dihadiri sejumlah anggota DPRK Kaimana dan OPD terkait ini, digelar di Ruang Paripurna dan dipimpin Ketua Komisi C, Emanuel Rahail, S.E., M.Si.
Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Emanuel Rahail usai RDP menjelaskan, rapat dengar pendapat ini digelar menyusul adanya surat dari para sopir angkutan kota dan pedesaan yang menolak kehadiran Maxim di Kaimana.
Dikatakan, DPRD sebagai lembaga negara yang ditugaskan menyerap aspirasi masyarakat sudah tentu akan menjembatani. Menyikapi aspirasi yang disampaikan, DPRD akan kembali menggelar rapat menyampaikan rekomendasi dengan menghadirkan instansi berwenang.
Namun Emanuel ingatkan, ada hal yang harus dipahami oleh semua pihak bahwa angkutan umum beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, demikian pula Maxim beroperasi dengan mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan. Dengan dasar ini, DPRK tentu tidak bisa mengambil keputusan sepihak karena yang merasakan adalah masyarakat.
“Kalau kemudian DPRD mengeluarkan keputusan bahwa nanti dioperasionalkan, mungkin bentuknya seperti apa zona kah atau bagaimana, karena ini semuanya tidak bisa kita sangkal. Dengan teknologi ini masyarakat merasakan sesuatu yang baik. Jangan dewan karena kewenangan yang ada terus mengambil langkah yang keliru ya salah. Karena itu semua untuk masyarakat kita,” tegas Ketua Komisi C.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban, sambil menunggu rekomendasi yang nanti akan dibacakan oleh DPRK dalam pertemuan berikutnya. Ia juga mengajak kedua belah pihak, baik sopir angkutan kota dan pedesaan maupun Maxim untuk mentaati kesepakatan agar Maxim tidak beroperasi sampai ada rekomendasi DPRK.
“Sudah ada kesepakatan bahwa untuk sementara waktu sampai rekomendasi DPRD keluar, Maxim belum bisa beroperasi. Itu sudah menjadi kesepakatan dalam rapat. Tapi kesepakatan itu dewan hanya memperkuat saja, untuk menjaga kondisi kondusif di Kaimana. Intinya harus jaga ketertiban karena semua orang berhak mencari makan asal legal,” pungkasnya. |isw|
