KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Fraksi Partai Golkar DPRK Kaimana mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, terutama terhadap kegiatan yang tidak terealisasi, termasuk rendahnya serapan belanja modal dan rendahnya realisasi dana kampung serta besarnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Hal ini disampaikan anggota Fraksi Golkar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Fatamsyah Furu, S.Hut pada Rapat Paripurna DPRK Kaimana dengan agenda Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Selasa (11/8/2026).
Dikatakan, APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen keuangan. “Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, terutama terhadap kegiatan yang tidak terealisasi, rendahnya serapan belanja modal, rendahnya realisasi Dana Kampung serta besarnya Silpa,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta agar kedepan penyusunan APBD lebih realistis, berbasis kebutuhan masyarakat, berbasis kemampuan pelaksanaan perangkat daerah dan berorientasi pada hasil. “Jangan sampai APBD terlihat besar di atas kertas, tetapi manfaatnya kecil ketika sampai kepada Masyarakat,” tegasnya lagi.
Menanggapi ini, Bupati Kaimana, Dras. Hasan Achmad, M.Si menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan masukan kritis dari Fraksi Partai Golkar. Pemerintah Daerah lanjut Bupati, sependapat bahwa penyerapan anggaran yang optimal merupakan tolok ukur utama kualitas pengelolaan APBD.
“Kami akan terus mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, agar setiap rupiah APBD memberikan dampak pembangunan nyata bagi masyarakat Kaimana,” ujar Bupati. |isw|
