KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
PEMERINTAH Kabupaten Kaimana pada pengelolaan anggaran tahun 2020 kembali meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat.
WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor BPK karena keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah tidak terdapat kesalahan material dan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Opini WTP Tahun 2020 ini merupakan opini kedelapan yang diraih Pemerintah Kabupaten Kaimana secara berturut-turut sejak tahun 2013. Tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Kaimana hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Disclaimer.
Terkait ini, DPRD Kabupaten Kaimana melalui pendapat fraksi masing-masing pada Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Senin (2/8/2021), meminta Pemerintah Daerah untuk mempertahankan prestasi dimaksud pada pelaksanaan APBD tahun-tahun selanjutnya.
Fraksi Golkar misalnya, secara khusus meminta Pemerintah Daerah menjadikan prestasi WTP sebagai pendorong atau motivasi untuk bekerja lebih baik di masa-masa yang akan datang guna memajukan Pembangunan Daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana.
Selain itu, Fraksi yang beranggotakan Suny Syamsu, Frans Amerbay, Hengki Murmana dan Jaquilina Claudia ini juga secara khusus meminta Pemerintah Daerah, untuk terus-menerus berupaya mengeliminasi catatan dan temuan-temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama temuan-temuan yang masih terjadi secara berulang.
Menanggapinya, Bupati Kaimana Freddy Thie meminta jajarannya agar tidak terlena karena prestasi yang cukup membanggakan dimaksud, merupakan tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya.
Bupati mengajak jajarannya agar meningkatkan kerjasama dan bekerja keras dengan selalu berpedoman pada sistim pengendalian interen dan kepatuhan pada perundang-undangan, serta berupaya sungguh melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan aset daerah. |RED|KN1|
