KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Sejumlah anggota Komisi A DPRK Kaimana, Jumat (19/9/2025) melakukan kunjungan ke sekolah berpola asrama SMKN 1 dan SMKN 2 untuk mengecek fasilitas asrama dan peran pengelola asrama, serta mengunjungi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Namun saat mengunjungi 3 dapur MBG, Komisi A DPRK Kaimana mendapat penolakan dari pihak pengelola. Pengelola dapur MBG beralasan, DPRK harus bersurat terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan. Bahkan salah satu dapur, langsung menutup pintu saat anggota DPRK tiba.
Komisi A DPRK Kaimana menyayangi sikap pengelola dapur MBG yang terkesan menutup diri dari kontrol pihak luar, dalam hal ini DPRK, padahal tugas mereka berkaitan erat dengan pelayanan publik dan hajat hidup orang banyak.
Menyikapi masalah ini, Ketua Komisi A DPRK Kaimana, Mayor Inf. (Purn) Hardiman yang memimpin langsung kunjungan kerja menegaskan, akan memanggil pengawas maupun pengelola dapur MBG, sekaligus penanggungjawab MBG wilayah Kaimana dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Kaimana.
DPRK akan meminta penjelasan pihak pengelola, pengawas termasuk penanggungjawab terkait alasan dapur MBG tidak boleh disidak DPRK, termasuk bagaimana sistim pengolahan makanan dan mekanisme pendistribusian ke sekolah-sekolah yang biasa dilakukan setiap hari.
“Rencana kita panggil semua nanti, baik pengawas-pengawasnya, termasuk Dandim kita panggil kesini. Kita ini lembaga, kita bukan datang minta jatah. Kita menjalani fungsi pengawasan karena ada uang negara disitu, ada uang pemerintah daerah disitu. Kalau harus menyurat kan bukan sidak kita. Kita sidak supaya tahu jelas bagaimana sehari-hari dapur MBG, bagaimana sisi kebersihannya, bagaimana sistim penyalurannya. Kalau tidak bersih, kasihan anak-anak yang makan bakal sakit perut,” ungkap Ketua Komisi A.
Hardiman menjelaskan, kunjungan Komisi A ke dapur MBG ini erat kaitannya dengan keluhan dan laporan masyarakat tentang limbah MBG yang meresahkan, serta keluhan sejumlah sekolah terkait layanan MBG yang kurang maksimal baik terkait menu maupun waktu pendistribusian.
“Kita menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bau busuk dari limbah MBG yang dibuang di got jadi masyarakat laporan. Harusnya kalau airnya dibuang di got, limbahnya mungkin dikumpulkan supaya tidak menimbulkan bau busuk. Ini kan meresahkan masyarakat juga. Selain itu, kami juga ingin menindaklanjuti keluhan sejumlah sekolah terkait penyaluran MBG,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini. |isw|
