
KAIMANANEWS.COM – Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional (FSKN) DPRK Kaimana menyoroti program budi daya rumput laut yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana yang dinilai tidak berjalan efektif.
Fraksi ini meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program ini untuk dijadikan dasar dalam merumuskan program kebijakan baru yang benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Fraksi yang diketuai Ronaldo David Anggawijaya Ang menyampaikan ini pada Rapat Paripurna DPRK Kaimana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 belum lama ini.
Melalui juru bicara fraksi, Martha Paskalina Frasawi, SP, fraksi ini membeberkan pada tahun 2024, realisasi anggaran untuk urusan perikanan mencapai sebesar Rp.15.531.861.627 atau 94,23% dari total anggaran sebesar Rp.16.482.216.652.
Salah satunya lanjut politisi PKB ini, digunakan untuk program pengelolaan perikanan tangkap yang diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga benar-benar mampu meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Selain program perikanan tangkap, FSKN juga meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program rumput laut yang tidak berjalan efektif, agar kedepan benar-benar tepat sasaran.
“Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional berharap pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program rumput laut yang tidak berjalan efektif. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan program kebijakan baru, agar program dilaksanakan kedepan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Menanggapi ini Sekda Kaimana Drs. Donald Wakum mengatakan, untuk mengoptimalkan program perikanan tangkap dan mengevaluasi program pengelolaan budidaya rumput laut, pihaknya akan memastikan setiap kegiatan berbasis kinerja yang terukur, dan hasil evaluasi program yang tidak efektif akan menjadi dasar perumusan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah Daerah mengapresiasi masukan Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas. Untuk mengoptimalkan program perikanan tangkap dan mengevaluasi program pengelolaan Budidaya Perikanan, kami akan memastikan setiap kegiatan berbasis kinerja yang terukur, dan hasil evaluasi program yang tidak efektif akan menjadi dasar perumusan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini akan menjadikan anggaran sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pendapatan daerah,” pungkasnya. |isw|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik