KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Kaimana bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Senin (27/4/2026) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tata Kelola Pemerintahan.
Penandatanganan oleh Bupati Kaimana, Hasan Achmad dan Kepala BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kaimana. Penandatanganan turut disaksikan Kepala Inspektorat Kaimana, Freddy Zalucu dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kaimana.
Bupati Hasan Achmad mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremonial melainkan sebuah langkah strategis yang akan memberikan arah baru bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaimana, khususnya dalam hal akuntabilitas dan pengawasan pembangunan daerah.
Dikatakan, dalam era transparansi dan akuntabilitas saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan dan pembangunan dengan baik, efisiensi serta berorientasi pada hasil.
“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kita dalam mendukung agenda nasional yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean goverment),” ungkap Bupati.
Melalui nota kesepahaman ini lanjut Bupati, dirinya berharap dapat memperkuat sistem pengawasan internal sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan.
Serta tercipta sinergitas dan hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan BPKP Provinsi Papua Barat. Momentum penandatanganan nota kesepaman dan perjanjian kerjasama ini menandai kelanjutan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kaimana yang lebih maju, transparan dan akuntabel.
“Saya yakin dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Kaimana akan semakin mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya seraya mengajak jajaran OPD untuk memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama ini.
Sementara Kepala BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno pada kesempatan yang sama mengatakan, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama itu merupakan hal yang lumrah antara pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah temasuk kampung agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Tanpa MoU atau PKS pun lanjutnya, BPKP tetap siap mendampingi dan membantu pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya. “Tanpa ini pun kalau ada surat dari Pak Bupati atau Pimpinan OPD kita siap saja,” ujarnya. |isw|
