KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Wakil Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Stenly Furima mengatakan, aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan penghubung antara Mandiwa dan beberapa kampung lainnya sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah selaku pengelola anggaran.
Saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang menyiapkan master plan pembangunan jalan tersebut, termasuk jalan penghubung dari Waho menuju Inari dan lainnya.
“Terkait keluhan masyarakat yang disampaikan kepada kami, bahkan dimunculkan di media sosial hingga menimbulkan banyak komentar negatif, kami sampaikan bahwa semua aspirasi itu sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah. Terkait jalan itu, juga kami sendiri sebagai anak negeri Arguni juga mengalaminya,” ucapnya, Kamis (2/4/2026).
Stenly meminta masyarakat untuk bersabar, lantaran pembangunan jalan dimaksud membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak bisa dilakukan sekaligus. Pihaknya di Komisi C sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR agar perencanaan pembangunannya disiapkan secara baik untuk manfaat jangka panjang.
“Ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga Kami berharap agar masyarakat bersabar karena prosesnya tidak mudah dan pekerjaannya juga pasti bertahap. Tahap awal adalah perencanaan, karena yang direncanakan bukan hanya jalan itu tetapi ada beberapa kegiatan lainnya juga yang saling terkait, setelah itu baru dikerjakan,” ujar Politisi PSI ini.
Ditambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui DPRK pada kegiatan reses, selalu ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah selaku pengelola anggaran.
“Ini yang seringkali menjadi masalah, kami reses dan menerima aspirasi dari masyarakat, sudah diperjuangkam masuk dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRK tapi dalam kenyataannya pokok pikiran itu tidak diakomodir oleh pemerintah. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kami DPRK tidak mengelola anggaran dan tidak mengambil kebijakan atau keputusan, tugas DPRK adalah menerima aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkan kepada pemerintah. Sehingga kalau hal itu belum dilaksanakan tanyakan kepada pemerintah yang mengelola anggaran,” pungkasnya. |isw|
