Home / Berita Utama / Fraksi Golkar DPRK Kaimana Soroti Masalah Pemulihan Ekonomi, Ini Penjelasan Bupati  

Fraksi Golkar DPRK Kaimana Soroti Masalah Pemulihan Ekonomi, Ini Penjelasan Bupati  

Bagikan Artikel ini:

KAIMANANEWS.COM – Fraksi Partai Golkar DPRK Kaimana menyoroti pemulihan ekonomi daerah yang menjadi jargon utama Bupati dan Wakil Bupati belum tergambar secara nyata dalam struktur program dan alokasi anggaran Tahun 2026.

Juru bicara Fraksi Golkar, Fatamsyah Furu menyampaikan ini dalam Rapat Paripurna DPRK Kaimana dengan agenda penyampaian pendapat umum fraksi dewan tentang RAPBD Kabupaten Kaimana Tahun 2026, Sabtu (31/1/2026).

Anggota Fraksi Golkar dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, dalam struktur program dan anggaran tahun 2026, belum terlihat program unggulan yang secara spesifik, terukur, dan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca tekanan ekonomi beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:  Bupati Freddy: Kedudukan Pegawai Kontrak Hanya Bersifat Temporer dan Bisa Diganti

Menanggapi ini, Bupati Kaimana yang diwakili Wakil Bupati, Isak Waryensi, S.Tr mengatakan, Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemulihan ekonomi merupakan inti dari Misi ke-2 RPJMD 2025-2029 yaitu Pengembangan Struktur Perekonomian yang Tangguh.

Sesuai pentahapan pembangunan Tahap II dalam dokumen perencanaan lanjut Wabup, Tahun 2026 difokuskan pada akselerasi akses Layanan dan pemberdayaan ekonomi lokal, yang diterjemahkan kedalam program konkret berbasis potensi unggulan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 3,51% pada tahun 2026.

“Dalam rangka penguatan ekonomi lokal, kami telah mengalokasikan anggaran pada program prioritas yang spesifik dan terukur,” terang Wabup.

Baca Juga:  DKP PB Sosialisasi Pergub Tarif Layanan BLUD Kawasan Konservasi Perairan Kaimana       

Program dimaksud adalah; Satu Miliar per Kampung untuk menggerakkan ekonomi riil di 84 kampung; Skema pemberian modal usaha bagi pengusaha muda Papua dan fasilitas penjaminan kredit bagi UMKM serta industri kreatif.

Selain itu, ada juga program pengembangan komoditas unggulan daerah P2K2S (Pala, Pisang, Kelapa, Kopi, dan Sukun) melalui hilirisasi produk; serta Program pengendalian inflasi dan logistik melalui BBM Satu Harga dan subsidi transportasi bagi pedagang pasar di distrik kepulauan (Arguni dan Buruway).

“Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung (multiplier effect) terhadap pendapatan masyarakat pasca tekanan ekonomi,” ujar Wabup. |isw|


Bagikan Artikel ini:

Check Also

Maxim Sah Kantongi Izin Operasi di Kaimana, Penetapan Tarif Sesuai Aturan Kementerian

Bagikan Artikel ini: KAIMANANEWS.COM – Maxim Indonesia akhirnya angkat bicara terkait masalah pro dan kontra …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *