KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana melalui Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) mengingatkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini OPD teknis untuk tidak menjadikan Peraturan Daerah hanya sebagai hiasan.
Salah satunya Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi. Bapemperda meminta OPD teknis segera menyiapkan draft Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis (Juknis) dalam melakukan pungutan, sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait isi Perda.
Ketua Bapemperda DPRK Kaimana, Marthina Putnarubun menyampaikan ini menanggapi persoalan belum dijalankannya Perda tentang Pajak dan Retribusi oleh OPD teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana selama ini, akibat belum adanya peraturan turunan yakni Perbup.
Alasan ini terkuak dalam rapat yang digelar Bapemperda Bersama Pemerintah Daerah terkait usulan Bapemperda untuk merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Kamis (21/5/2026).
“Kami bertanya Perda ini sendiri kenapa belum jalan, alasannya karena turunan dari Perda yakni Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis, belum ada, sehingga beberapa obyek retribusi yang harusnya sudah bisa ditarik atau dipungut tidak bisa dilakukan karena belum ada Juknis,” ujar politisi Partai Demokrat ini usai rapat.
Menurutnya, ada beberapa obyek retribusi yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti lingkungan hidup, asset daerah, perikanan, perhubungan, pariwisata dan OPD teknis lainnya.
Sehingga ia berharap, agar OPD teknis segera menyusun draft Peraturan Bupati agar Perda tidak hanya dijadikan hiasan, tetapi menjadi dasar dalam melakukan pungutan retribusi bagi peningkatan PAD.
“Harapan kami, OPD teknis segera menyusun draft Perbup supaya Perda ini jangan hanya disahkan sebagai hiasan dalam lemari, tetapi bisa ditindaklanjuti dengan pemungutan retribusi supaya meningkatkan PAD. Harapan kami juga Perda ini harus disosialisasikan ke masyarakat sebagai wajib retribusi,” pungkasnya. |isw|
