
FORUM Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kaimana turun tangan menemui ribuan warga Papua di Kaimana yang kembali melakukan aksi mengutuk tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Kaimana di Malang, Surabaya dan Makassar.
Forkopimda yang terdiri dari Bupati Kaimana Matias Mairuma, Kapolres AKBP Robert A. Pandiangan, SIK,MH, Ketua DPRD Frans Amerbay, Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa, Kepala Kejaksaan Negeri dan lainnya, bertatap muka dengan ribuan massa di halaman Gedung Pertemuan Krooy, setelah melakukan aksi long march dari kota Kaimana.
Bupati usai menerima naskah pernyataan sikap dari massa pendemo mengatakan mendukung penuh aksi solidaritas yang digelar. “Kalau saudara-saudara tidak lakukan aksi solidaritas ini saya pertanyakan identitas saudara-saudara. Ini sikap solidaritas antar sesama anak bangsa yang wajib. Kita lihat reaksi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan lainnya,” ungkap Bupati.
Ia menegaskan, pihak yang menciptakan rasisme harus bertanggungjawab dengan tindakannya. Dan persoalan rasisme ini lanjutnya, perlu diselesaikan dengan cara duduk bersama buka tikar, tidak bisa hanya dengan minta maaf.
“Nanti kita tanyakan mereka yang buat stateman rasisme itu, dia harus pertanggungjawabkan. Kami akan melanjutkan pernyataan sikap ini kepada Gubernur Papua Barat supaya duduk bersama buka tikar dengan mereka yang ada di Surabaya, Malang dan Makassar. Setelah itu baru kita buka tikar lagi untuk bicara secara lebih detail persoalan yang sebenarnya terjadi di Tanah Papua. Ini dua hal yang menjadi point penting,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta masyarakat OAP Kaimana agar tidak mencampuradukan persoalan rasisme yang terjadi di Malang, Surabaya dan Makassar dengan persoalan lain. “Mari kita selesaikan dulu persoalan Surabaya, Malang dan Makassar. Jangan dulu disusupi dengan persoalan lain supaya kita tidak dicap lain-lain yang tidak bagus. Kita selesaikan stateman itu dulu,” tegasnya lagi.

Kesempatan yang sama Ketua DPRD Frans Amerbay juga mengatakan aksi protes ini merupakan wujud nyata dari solidaritas masyarakat Kaimana. Ia mengutuk keras penyebutan monyet terhadap orang Papua. Dikatakan, di Papua tidak ada monyet, yang ada hanyalah manusia ciptaan Tuhan yang mulia dan serupa dengan Allah.
“Pernyataan sikap yang disampaikan ini merupakan wujud nyata solidaritas kita masyarakat Papua untuk menyatakan hak kita sebagai masyarakat Papua yang harus dihormati dan disejajarkan dengan suku lain di Indonesia. Kita tidak bisa secara terus menerus direndahkan, kita harus disejajarkan dengan yang lainnya,” ungkap Frans.
Lebih jauh ia berjanji, akan bersama-sama Forkopimda meneruskan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Papua Barat dan Pemerintah Pusat sehingga oknum-oknum yang menciptakan rasisme dan menyebut orang Papua dengan kata monyet ditangkap dan ditindak tegas.
“Monyet itu tidak ada di Papua. Yang ada di Papua itu cenderawasih, burung surga. Kita yang ada disini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau ada yang bilang monyet itu dia sendiri. Banyak tokoh sudah minta maaf tetapi minta maaf saja tidak cukup. Kita akan sampaikan aspirasi kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat bahwa oknum yang bersangkutan harus segera ditangkap dan ditindak,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Frans mengimbau masyarakat agar tetap menciptakan situasi kondusif di lingkungan masing-masing. “Kami mengimbau supaya kondisi yang ada di Kaimana tetap kita jaga baik. Kita jaga lingkungan kita tetap kondusif supaya kita bisa membangun dan mengejar ketertinggalan,” pungkasnya.
Sementara Wakil Bupati Ismail Sirfefa, mengajak masyarakat untuk mensyukuri rahmat perbedaan, bahwa orang Papua diberikan ciri yang berbeda. Namun disisi lain, Wabup juga mengecam tindakan rasisme dan pernyataan yang menyinggug perasaan orang Papua.
“Kita Papua ini tergolong dalam NKRI. Kita bangsa Papua, kita bersyukur kriting dan hitam. Keragaman inilah yang membentuk lambang garuda dan lambang garuda itu diambil dari Kaimana. Atas nama Pemerintah Daerah tetapi juga sebagai orang Papua kami mengecam kenapa ada bahasa seperti itu. Kami akan carikan solusi terbaik,” ungkapnya.
Selanjutnya, usai bertemu Forkopimda, massa bersama Dewan Adat Kaimana melanjutkan aksi long march menuju pasar Air Tiba dan langsung kembali ke kota. Mereka menutup rangkaian aksi solidaritas di taman kota dengan doa bersama. |KNT|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik