KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Program pembangunan sejumlah ruas jalan penghubung antar kampung di wilayah Arguni, yang sekaligus akan menghubungkan Kabupaten Kaimana dengan kabupaten yang berbatasan langsung sudah masuk koridor Kementerian Pekerjaan Umum RI.
Hal ini telah diperkuat dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Kepala Dinas PUPR Kaimana, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mewakili Kementerian PU.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaimana, Agustinus Tangyong, S.T., M.T menyampaikan ini ketika dikonfirmasi terkait tindaklanjut dari pembicaraan pihaknya dengan Komisi C DPRK Kaimana terkait persoalan kerusakan jalan penghubung antara Mandiwa dan beberapa kampung lainnya di Arguni Bawah.
Kadis PUPR Kaimana ini menjelaskan, terkait kerusakan jalan serta rencana pembangunan kembali jalan tersebut, sudah masuk dalam koridor Kementerian PU RI melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Ruas jalan yang disepakati masuk dalam koridor Kementerian PU dimaksud adalah; Jalan Amatu-Batu Putih, Coa-Utarom-Renoma, Jalan Raya Utarom-Krooy, Waho-Inari-Tanusan-Simpang Rafa, Kambala-Waho dan lainnya.
“Koridornya sudah disepakati dan sudah ditandatangani Kadis PUPR Kaimana, Kadis PU Provinsi Papua Barat dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya mewakili Kementerian PU,” ungkap Kadis PUPR, Rabu (8/4/2026).
Ia mengatakan, pembangunan sejumlah ruas jalan ini, tidak bisa mengharapkan APBD Kabupaten Kaimana karena selain daerah saat ini sedang dihadapkan pada kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran serta pembiayaan program lainnya, juga biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas jalan ini sangat tinggi yakni mencapai kurang lebih Rp.350 hingga Rp.400 Miliar.
Selain itu kata mantan Kepala Dinas PU Wondama ini, untuk merealisasikannya juga perlu upaya proaktif Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk terus menerus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian PU sehingga kesepakatan yang yang sudah ditandatangani itu bisa diakomodir. Upaya proaktif lanjutnya, diperlukan mengingat banyak daerah di Indonesia membutuhkan hal yang sama, sehingga untuk mendapatkannya pasti melakukan pendekatan intens juga dengan pemerintah pusat.
“Itu memang sudah masuk koridor prioritas mereka, karena kalau kita yang tangani ruas jalan itu butuh biaya 350 sampai 400 Miliar. Kalau harap APBD Kaimana itu 20 tahun kemudian baru bisa tembus sampai simpang Rafa. Tapi kalau kementerian melalui balai besarnya masuk kan bisa. Cuma kita Kaimana juga harus rajin ke Kementerian untuk menyampaikan keluh kesah kita, kita suarakan terus bahwa APBD kita tidak mungkin bisa membiayai 300-400 Miliar itu. Kalau kita diam saja di tempat maka kita tidak akan dapat,” ujarnya.
Ditambahkan, satu-satunya kabupaten di Papua Barat yang belum tersambung lewat darat dengan kabupaten lain adalah Kaimana. Sehingga apabila ruas jalan Waho-Inari-Mandiwa-Tanusan-Rafa tersambung maka akses ke kabupaten lain sudah terbuka. Sementara untuk ruas jalan penghubung lainnya lanjut Kadis, dibutuhkan sebuah perencanaan lagi dan Pemerintah Daerah diharapkan bisa memfasilitasi penyusunan perencanaan hingga mendorongnya ke kementerian.
“Kelebihannya kalau Waho-Inari-Mandiwa-Tanusan sampai simpang Rafa tersambung artinya akses kita terbuka ke kabupaten lain. Masalahnya sekarang ini kita satu-satunya kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang belum bisa tersambung lewat darat dengan kabupaten lain. Pegunungan Arfak sudah sambung, Manokwari sudah pasti. Manokwari-Sorong Papua Barat Daya sudah mulus, terus Fakfak-Bintuni, Fakfak-Wondama juga sudah tersambung walaupun jalannya belum terlalu bagus. Tapi supaya terealisasi kita harus ngotot dan jangan bosan bangun komunikasi dengan kementerian,” tandasnya lagi. |isw|
