KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- “Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kami dalam Rakornis ini, bahwa untuk Kabupaten Kaimana, ada beberapa suku yang masih hidup terisolir dan terasing di Kabupaten Kaimana.”
Demikian Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH saat mewakili Gubernur Papua Barat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dihadiri para Kepala Bidang Sosial dari Dinas Sosial 13 kabupaten/kota se-Papua Barat di Grand Papua Hotel, Rabu (27/3) malam.
Menurut Wabup, masyarakat suku ini jauh dari sentra-sentra pembangunan, pendidikan, kesehatan. Hal ini lanjutnya, memerlukan kepedulian dari semua sektor untuk mendorong dan mendukung dalam rangka meringankan beban penderitaan yang dialami mereka.”
Dikatakan, dalam paradigma baru pemerintahan, salah satu jenis tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kesejahteraan sosial.
“Ini menjadi komitmen dan tanggungjawab kita secara kolektif bahwa paradigma baru pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari masyarakat sipil,” ungkap Wabup.
Dikatakan, permasalah sosial di Papua Barat ini masih cukup tinggi. Oleh karenanya, sebagai Aparatur Sipil Negara penyelenggara bidang sosial, agar perlu membuat sebuah peta permasalah sosial, untuk selanjutnya melakukan tindakan antisipatif dalam rangka mendiagnosis permasalahan itu sendiri.
Kesmepatan yang sama, Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Rusli Momot, A.Md.P mengatakan, rencana pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dirumuskan dalam Rakornis diharapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga minta agar Bappeda dan Dinas Sosial disetiap daerah, dapat memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pembangunan kesejahteraan sosial melalui APBD.
Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, pejabat dari Kementerian Sosial RI, Bappeda Provinsi Papua Barat, serta Inspektorat Papua Barat. |AWI|
