KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANA- Dewan Adat Papua (DAP) dengan dukungan penuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, melakukan proteksi terhadap perempuan pelaku ekonomi pada 7 kabupaten mewakili 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat.
Salah satunya adalah Kabupaten Kaimana, mewakili wilayah adat Bomberai. DAP melalui tim yang dibentuk akan melakukan desain program pemberdayaan perempuan dan anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (P3A) Kabupaten Kaimana, untuk kemudian akan dijadikan program tetap Kementerian PPPA.
Selain Kaimana, 6 daerah lainnya adalah Kabupaten Wamena mewakili wilayah adat La Pago, Manokwari mewakili Domberai, Biak mewakili Saereri, Kerom mewakili Mamta, Merauke mewakili Anim Ha dan Dogiyai mewakili wilayah adat Meepago.
Mengawali penyusunan program, DAP telah melaksanakan dua tahapan kegiatan yakni Focus Discusion Group (FGD) pada Selasa (8/10) dan Dengar Pendapat Penyedia Layanan Terhadap Perempuan Pelaku Ekonomi, Kamis (10/8) dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dari Pokja P3A DAP dan akademisi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Restaurant Bellia ini melibatkan perwakilan perempuan penggerak ekonomi, Dewan Adat Kaimana, Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta LSM. Sesuai jadwal, kegiatan akan dilanjutkan dengan seminar melibatkan unsur pimpinan daerah.
Pengurus DAP, Fadhal Alhamid menjelaskan, persiapan awal penyusunan program ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan sebagai pelaku ekonomi, serta mengidentifikasi harapan perempuan dalam memanfaatkan potensi daerah.
Desain program pemberdayaan perempuan dan anak ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Dewan Adat Papua dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tahun 2016.
Program ini jelas dia, akan dilaksanakan di 7 daerah yang merupakan perwakilan dari 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat. “Kaimana sendiri merupakan salah satu sasaran program berdasarkan assessment yang dilakukan pada tahun 2017. Dari hasil assessment itu, salah satu isu yang menjadi perhatian yakni pemberdayaan ekonomi perempuan,” terangnya.
Ditambahkan, yang diharapkan dari kegiatan ini adalah; adanya pembagian Pokja untuk melakukan pemetaan potensi perempuan sebagai pelaku ekonomi; adanya pemetaan kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan; serta teridentifikasinya harapan perempuan untuk membuat sebuah perubahan dalam meningkatkan ekonomi, serta solusi untuk mencapai harapan tersebut. (KN1)
