KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Mahkamah Agung RI berdasarkan gugatan banding yang dilayangkan Kejaksaan Negeri Kaimana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manokwari Papua Barat, telah memutuskan 3 Terdakwa kasus Tipikor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana untuk kembali ditahan.
Tiga Terdakwa dimaksud adalah AMP, NO dan SPS. Penahanan kembali ketiga Terdakda dimaksud, masih menunggu pemberitahuan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Manokwari.
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kaimana, Onneri Khairoza, S.H., M.H kepada wartawan usai kegiatan Launching Program ASA (Andhyaksa Sahabat Anak) di Gedung Pertemuan Krooy Kaimana, Selasa (12/8/2025).
Kajari lebih jauh mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi resmi dari panitera Pengadilan Negeri Manokwari, namun dari hasil pengecekan di SPIP (Sistim Pengendalian Intern Pemerintah) Mahkamah Agung, putusan kasasi terhadap tiga Terdakwa sudah turun pada tanggal 22 Juli 2025.
“Itu berdasarkan SPIP Makhamah Agung untuk Novriyanti Ombaier sudah diputus tanggal 22 Juli 2025 dengan hukuman terbukti Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dengan pidana penjara 3 tahun denda 200 Juta subsider 2 bulan, uang pengganti 1,2 Miliar, subsider 2 tahun. Kalau tidak salah putusan Pengadilan Tipikor Manokwari 2,5 tahun,” ungkap Kajari.
Sementara untuk AMP “Kemudian untuk Abdul Madjid Puryanto, dari putusan SPIP itu sudah diputuskan pada 22 Juli 2025 banding kasasi kami dikabulkan, terbukti pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dengan pidana penjara 6 tahun, uang pengganti 2,5 M,” ujarnya lagi.
“Kemudian satu lagi Senja Suwardi itu sama putusannya tanggal 22 Juli 2025 itu kasasi kami dikabulkan. Pasalnya sama dengan yang tadi, untuk pidana penjaranya naik dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun, kemudian uang penggantinya 1,3 Miliar,” tambah Kajari.
Namun lanjut Kajari, pihaknya belum bisa melakukan eksekusi penahanan terhadap ketiganya karena belum mendapat pemberitahuan resmi dari PN Tipikor Manokwari. “Setelah nanti kami mendapatkan salinannya, pemberitahuan dari panitera Pengadilan Negeri Manokwari kami akan mengambil langkah-langkah untuk segera mengeksekusi,” pungkasnya. |isw|
