KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Pasca keputusan naiknya harga bahan bakar jenis Pertamax oleh Pemerintah Pusat, banyak warga pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih menggunakan Pertalite.
Hal ini dikarenakan harga Pertalite jauh lebih murah dan mudah dijangkau ketimbang jenis Pertamax yang mengalami kenaikan hingga sebesar Rp.16.260 dari sebelumnya Rp.12.300 per liter.
Keputusan pengalihan penggunaan bahan bakar Pertamax ke Pertalite ini terjadi juga di Kabupaten Kaimana. Sejak harga Pertamax diputuskan naik, antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Krooy mengalami penumpukan pada jam pengisian pagi hari.
Tidak hanya kendaraan umum angkutan perkotaan dan perdesaan maupun ojek, tetapi kendaraan pribadi juga ikut mengantri Pertalite. Hal ini juga disebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun akibat kondisi ekonomi yang sedang terpuruk.
Salah satu perwakilan sopir angkutan umum Kaimana, Rizal Matdoan saat ditemui disela antrean BBM meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui OPD terkait Dinas Perhubungan dan Dinas Perindagkop untuk memperhatikan masalah ini.
“Kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Perindagkop untuk tolong monitoring keadaan yang terjadi di SPBU ini. Kami berani memprotes karena ini SPBU bukan APMS. Mengingat subsidi ini untuk masyarakat jadi tolong diprioritaskan, karena banyak yang tidak kebagian,” tegasnya, Senin (13/7/2026).
Ia juga meminta DPRK Kaimana ini turut melakukan pengawasan dan bersama Pemerintah Daerah memperjuangkan ke institusi berwenang agar ada penambahan kuota Pertalite untuk Kaimana sehingga bisa menjawab permintaan masyarakat yang membutuhkan BBM murah.
“Karena DPRK ini adalah representasi dari suara masyarakat, kami berharap supaya komisi yang membidangi masalah ini bisa mengambil sikap. Tolong supaya memperjuangkan penambahan kuota bersama pemerintah daerah. Kalau memang 5 ton atau 10 ton Pertalite per hari tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tolong perjuangkan penambahan kuota sehingga tidak terjadi antrean seperti sekarang ini,” tegasnya.
Sementara kepada Depot Pertamina Kaimana, Rizal juga meminta agar melakukan monitoring pendistribusian BBM di SPBU agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Masyarakat pada umumnya menginginkan BBM murah.
“Kepada Depot Pertamina Kaimana juga tolong monitoring keadaan seperti begini. Begitu minyak didistribusi ke SPBU harus ada poengawasan, jangan sampai ada yang punya barcode lebih dari satu, ini tidak adil. Kami mohon supaya Pertamina bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mencari solusi agar kebutuhan masyarakat akan bahan bakar pertalite terpenuhi tanpa harus desak-desakan,” ujarnya.
Rizal juga lebih jauh meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Kaimana untuk dapat mengawasi pendistribusian BBM oleh petugas SPBU, agar tidak ada pihak yang melakukan pengisian berulang kali.
“Harapan kami juga kepada aparat penegak hukum supaya perketat pengamanan di SPBU. Jangan sampai ada yang pakai barcode dobel sehingga pengisian juga bisa berulang kali. Kalau terjadi seperti itu, kami minta aparat tindak tegas karena itu pelanggaran pidana,” pungkasnya. |isw|
