KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
ALOKASI dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua dinilai belum tepat sasaran. Pasalnya, yang menikmati dana Otsus bukan hanya Orang Asli Papua, tetapi juga semua mereka yang tinggal di wilayah Papua. Hal ini mengakibatkan OAP tidak bisa berkembang, karena tidak diprioritaskan dalam pemanfaatan dana Otsus.
Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Gubernur Papua Barat, Roberth Rumbekwan SH, MH saat di konfirmasi disela Rapat Kerja Otonomi Khusus Bidang Pembangunan Infrastruktur di Kaimana Beach Hotel, Senin (17/6/2019).
Dikatakan, agar pemberlakuan otonomi khusus benar-benar bermanfaat bagi rakyat Papua, maka sebelum Otsus berakhir perlu adanya prioritas bagi OAP di semua sektor. “Kami melihat selama ini OAP tidak menikmati dana Otsus sehingga OAP selalu bergantung terus kepada pemerintah disetiap daerah,” ujar Rumbekwan.
Dikatakan, selama ini OAP tidak dapat membangun daerah mereka sendiri, karena dana Otsus yang di berikan oleh provinsi, dikelola langsung oleh OPD tanpa melihat data jumlah OAP yang ada di wilayahnya. Ia berharap, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan OAP dengan melakukan pendataan secara akurat sehingga kedepan pemanfaatan dana Otsus benar-benar berpihak pada OAP.
“Kalau data OAP tidak ada, saya yakin implementasi dana otsus akan bias atau salah sasaran. Ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah sebelum Otsus ini berakhir, supaya alokasi dana Otsus benar-benar berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua di daerah masing-masing,” tegas Rumbekwan.
Senada, Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretarat Daerah Provinsi Papua Barat, Mathias Makambak, SH,MH pada kesempatan yang sama mengatakan, alokasi dana Otsus selama ini belum menyentuh kepentingan OAP karena tidak didukung data yang akurat. Ia berharap, melalui Rapat Kerja Otonom Khusus Bidang Pembangunan Infrastruktur, data terkait jumlah OAP bisa tersajikan dengan baik.
“Rapat kerja ini bertujuan untuk merangkum data OAP dari setiap OPD. Kami berharap sebelum berakhirnya Otsus, OPD dapat membantu Pemerintah Provinsi untuk mengimplementasikan dana otsus sehingga tepat sasaran, dalam rangka mengakomodir kepentingan OAP,” pungkasnya. |CR14|AWI|
