KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Kantor Balai Wilayah Sungai Papua Barat bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kaimana melaksanakan studi Survey Investigasi Desain (SID) pengamanan kawasan pantai kota Kaimana.
Survey ini dilakukan pada beberapa titik lokasi yang kritis, sebagai langkah awal bagi pihak konsultan dalam menyusun detail perencanaan pembangunan sarana pengaman pantai khususnya di lokasi yang dianggap kritis.
Bidang Perencanaan dan Program Kantor Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Hilda A.L.Soor, ST menyampaikan ini ketika ditemui di lokasi survey pantai Air Merah, Kamis (2/6/2022).
Dijelaskan, data dari hasil survey pendahuluan ini nantinya akan didiskusikan dengan tim dari kantor pusat di Jakarta. Dari diskusi dimaksud, jikalau perlu dibangunkan sarana pengaman pantai di lokasi yang disebut kritis dimaksud, maka akan diikuti tahapan pengukuran.
“Jadi tahun ini kita ada studi SID dan detail desain perencanaan pengaman pantai kawasan kota di Kabupaten Kaimana. Untuk langkah awal dari pekerjaan ini, kami melakukan survey pendahuluan disepanjang kawasan pantai Kota Kaimana bersama konsultan. Kita ingin mengetahui dimana lokasi-lokasi yang kritis. Nanti datanya akan diolah oleh pihak konsultan untuk selanjutnya ada diskusi pendahuluan dengan tim dari kantor pusat dan tahapan lainnya,” terang Hilda.
Senada, Kepala Bidang Fispra Bappeda Litbang Kaimana, Abdullah Lasaja, S.ST, MM juga mengatakan, survey pendahuluan ini nantinya akan diikuti dengan kegiatan FGD (Focus Discussion Group) melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk nelayan yang memahami kondisi laut.
Dikatakan, pada kegiatan survey pendahuluan ini, konsultan dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat lebih banyak diarahkan untuk penanganan abrasi dan penanganan rob di beberapa titik rawan, mengingat Kaimana kedepannya memiliki program pengembangan pariwisata.
“Dari kegiatan survey pendahuluan ini, nanti bersama tim konsultan kita akan melakukan FGD melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang memahami masalah garis pantai. Kami juga akan mengundang para nelayan karena mereka sangat paham kondisi laut dan tahu titik-titik pantai mana yang rawan. Nanti pada saat FGD itu akan ada keputusan bersama,” terangnya. |laporan:toni|penulis:isabela|
