KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM- Pengurus Dewan Adat Kaimana bersama para Kepala Suku dari 8 suku asli Kaimana menolak keras keberadaan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di wilayah Kabupaten Kaimana dan mengecam aksi mereka meresmikan Batalyon Somb Winan Kodap XII Kaimana di Kampung Rauna belum lama ini sesuai foto yang beredar.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohanes Werfete, Senin (21/2/2022), tokoh adat suku asli Kaimana ini menegaskan, foto tentang peresmian Batalyon Somb Winan Kodap XII yang beredar di media sosial merupakan sebuah bentuk propaganda yang mengatasnamakan masyarakat Kaimana Kuri.
Keberadaan sejumlah warga Kaimana dalam foto tersebut merupakan sebuah jebakan. Untuk itu, dalam lima point kesepakatan yang dibuat, dewan adat dan kepala suku asli Kaimana ini dengan tegas menolak segala upaya provokasi yang mengatasnamakan masyarakat Kaimana yang bertujuan mengganggu kondusifitas wilayah.
Para tokoh adat meminta agar oknum-oknum yang mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Kaimana ditindak tegas dan diproses secara hukum. Mereka juga dengan tegas menyatakan, mendukung penuh kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran pembangunan di wilayah Kabupaten Kaimana, serta mendukung terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Kaimana.
Selain itu, pengurus dewan adat Kaimana dan kepala suku asli Kaimana ini menghimbau kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, agar dalam memberikan anggaran kampung harus mempertimbangkan kondusifitas wilayah di Kabupaten Kaimana.
Pernyataan resmi pengurus dewan adat dan kepala suku dari 8 suku asli Kaimana yang dibubuhi tandatangan resmi ini, disampaikan usai pertemuan dengan Dandim 1804/Kaimana, Letkol Inf. Chairi Suhanda di Aula Makodim.
Dalam pertemuan, para tokoh adat dari suku asli Kaimana ini sepakat agar pengamanan di wilayah Kabupaten Kaimana diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah masuknya oknum yang tidak bertanggungjawab yang hanya akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Kaimana dan bertujuan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |RED|KN1|
