Warga Mairasi Kaimana Titip Aspirasi ‘Dari Urusan Rumah Sampai Jalan Raya’ ke Anggota DPRPB Rudi Sirua

KAIMANANEWS.COM – Reses ke III Tahun 2025 di daerah pemilihan Kabupaten Kaimana, Anggota DPR Papua Barat, Rudi Sirua kembali dititipi sejumlah aspirasi dari masyarakat untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.

Aspirasi kali ini datang dari warga di pedalaman Mairasi, Distrik Kaimana yang mendiami beberapa kampung yakni Lobo, Jarati dan beberapa kampung lainnya. Aspirasi mereka sampaikan saat bertemu anggota DPRP Rudi Sirua, Sabtu (1/11/2025).

Masyarakat meminta agar kebutuhan akan air bersih, rumah layak huni, sarana prasarana pendidikan, fasilitas rumah ibadah, hingga ruas jalan penghubung antar kampung yang saat ini sedang rusak bahkan terputus, dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Menanggapi ini, politisi PAN Rudi Sirua dalam pertemuan dengan masyarakat di Kampung Jarati menjelaskan, reses yang dilaksanakan ini dimaksudkan selain untuk bersilahturahmi, juga untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan, usulan dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan.

Namun kepada masyarakat, Rudi ingatkan bahwa setiap permintaan dan harapan yang disampaikan tidak serta merta langsung dipenuhi oleh pemerintah tanpa strategi perjuangan dari anggota DPR pembawa aspirasi melalui diplomasi atau hubungan baik bahkan perdebatan dengan pihak eksekutif, dalam hal ini kepala daerah dan jajarannya selaku pengelola anggaran.

“Usulan dan harapan ini sudah pasti kita tampung, tapi tidak serta merta ketika diusulkan langsung jadi. Karena kami DPR masih harus berdiskusi, harus berdiplomasi bahkan sampai berdebat dengan eksekutif supaya pembiayaannya bisa masuk APBD. Semua juga butuh strategi dan pola pendekatan yang dibangun oleh DPR itu sendiri dengan eksekutif supaya usulan bisa dipenuhi,” ungkap Rudi.

Ia juga menjelaskan, bahwa pembiayaan kegiatan semuanya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, tetapi ada program kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga jika ada permintaan masyarakat yang berhubungan dengan kewenangan kabupaten, pihaknnya akan menyampaikan kepada bupati dan jajarannya.

“Intinya kami DPR akan berjuang, karena pengelolaan APBD itu menjadi hak prerogatif pihak eksekutif. Sehingga DPR harus bisa bangun hubungan yang baik dengan gubernur, bupati dan perangkatnya. Intinya kita DPR akan berjuang, karena untuk mendapatkan apa yang masyarakat butuhkan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan,” terang Rudi.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah putus asa, namun tetap bersabar karena setiap usulan kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah, akan dipenuhi setelah melihat kembali skala prioritasnya.

“Tetap berikan dukungan terhadap keberlangsungan pembangunan. Karena sistim tata kelola pemerintahan hari berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini, tidak bisa langsung dipenuhi hari ini, bisa saja tahun depan atau tahun-tahun berikutnya setelah masuk dulu dalam rencana kerja pemerintah daerah,” pungkasnya sembari mengajak masyarakat makan siang bersama untuk menutup rangkaian pertemuan. |isw|