KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat melaksanakan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kaimana, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kaimana Beach Hotel ini dibuka Kepala DPMPTSP Papua Barat, Godlief Aponno, S.STP., M.M. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha Orang Asli Papua dan lainnya yang ada di Kabupaten Kaimana. Hadir pula Kepala DPMPTSP Kaimana, La Bania dan perwakilan OPD terkait.
Kepala DPMPTSP PB, Godlief Aponno membacakan sambutan Gubernur Papua Barat mengatakan, Kabupaten Kaimana memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan serta berbagai usaha ekonomi Masyarakat.
Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaatnya bagi masyarakat, serta didukung oleh pelayanan pemerintahan yang baik dan tata kelola perizinan yang memberikan kemudahan kepastian dan perlindungan.
Godlief menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Dalam konteks inilah penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko memiliki posisi yang sangat strategis,” ujarnya.
Pendekatan berbasis risiko lanjutnya, bertujuan menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan tanggung jawab dalam Perusahaan. Kemudahan berusaha harus tetap menjamin terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan lingkungan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko kegiatan usaha.
“Pendekatan berbasis risiko berarti bahwa perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Dengan demikian tidak semua kegiatan usaha diberlakukan dengan proses dan persyaratan yang sama,” tuturnya.
Lebih lanjut Gubernur juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk terus memperkuat koordinasi antar instansi, pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyebarluasan informasi, inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi dan layanan OSS, peningkatan kapasitas aparatur serta penyelesaian berbagai hambatan secara cepat dan terkoordinasi.
Pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat, bukan masyarakat yang selalu dipaksa untuk mengejar pelayanan,” tegasnya. |isw|
