
BUPATI Kaimana, Matias Mairuma, pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018, meminta DPRD Kabupaten Kaimana untuk membahas dan mengkaji secara detail isi dokumen LKPj yang baru saja disampaikan.
Bupati meminta ini, karena kualitas proyek pemerintah di kampung-kampung tidak bagus. Banyak masyarakat mengeluh akibat program pembangunan yang diturunkan Pemerintah Daerah tidak memberi manfaat jangka panjang bagi mereka.
“Saya minta dengan hormat supaya LKPj ini harus dibahas secara detail. Siapa tau ini karya terbaik yang bisa ditinggalkan oleh saudara-saudara. Saya sudah keliling di kampung-kampung kualitas proyek kita tidak bagus,” ungkapnya dengan nada kecewa, Selasa (14/5/2019).
Secara rinci, Bupati menyebut beberapa contoh proyek yang tidak selesai dikerjakan namun dananya cair 100%. Diantaranya di Kampung Gara Distrik Buruway, Kampung Omba Nariki Teluk Etna dan Kampung Tanusan Distrik Arguni Bawah.
“Saya pergi ke Gaka masyarakat mengeluh tambatan perahu yang dibuat, hanya berusia satu dua bulan lalu arus seret turun ke muara. Itu nilainya ratusan juta. Ada proyek fisik di kampung Omba Nariki, rekanan datang ambil uang dan proyek itu tidak selesai. Tapi di APBD muncul lagi proyek yang sama. Saya tiba di Tanusan dimarahi oleh masyarakat, karena ada proyek tahun 2016 yang tidak selesai tetapi dananya cair 100%,” tukas Bupati.
Terkait hal ini, Bupati yang kecewa dengan realisasi program di lapangan ini, secara khusus meminta Wakapolres yang hadir pada saat sidang, untuk mengambil tindakan, mengingat dana yang digunakan untuk membiayai setiap proyek cukup besar.
“Saya kecewa, makanya saya minta dukungan Ketua dan Anggota DPRD untuk membedah LKPJ ini secara baik. Bila perlu kita cari tim ahli dan kita pergi cek ke kampung. Saya juga minta perhatian Pak Wakapolres, kita sudah tidak bisa lagi main-main terhadap keuangan negara ini. Sudah saatnya negeri ini harus dibangun dengan hati yang tulus,” tegas Bupati. |AWI|
KAIMANA NEWS Media Informasi Publik