KAIMANA NEWS Media Informasi Publik
KAIMANANEWS.COM – Komisi A DPRK Kaimana meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar fokus pula mengawasi pengelolaan asrama siswa pada sekolah berpola asrama yang tersebar di distrik maupun kota, disamping menyelesaikan masalah lainnya di bidang pendidikan.
Ketua Komisi A DPRK, Hardiman usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Rabu (16/7/2025) membeberkan bahwa, pada pelaksanaan reses DPRK ke distrik dan kampung-kampung, ditemukan adanya pola pengelolaan asrama yang belum memenuhi standar layak.
“Contoh di Etna, di SMP itu ada asrama tapi tidak ada kasur, tidak ada tempat untuk belajar, dapurnya juga belum ada. Kemudian yang diberi makan itu datanya 84, tapi yang makan hanya 60 anak,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Senada, Anggota Komisi A, Marthina Putnarubun juga menyoroti, ada beberapa asrama sekolah yang kesannya hanya sekedar menampung anak-anak untuk menumpang tidur tanpa adanya perhatian, baik terkait makan minum maupun fasilitas yang layak untuk menunjang kegiatan belajar.
Berdasarkan keterangan dinas beber politisi Partai Demokrat ini, ada 11 sekolah berpola asrama di wilayah Kabupaten Kaimana. Untuk sekolah berpola asrama tingkat SMP sebanyak 8 yang tersebar di distrik, sementara sekolah berpola sarama tingkat SMA sebanyak 3 yang kesemuanya ada di wilayah kota.
“Setelah kita turun lapangan ternyata pengelola asrama ini ada yang sudah bekerja dengan baik, tetapi ada juga yang bahasa kasarnya asrama itu hanya dijadikan sebagai tempat numpang tidur bagi anak-anak tanpa ada perhatian yang serius. Terus terkait juga dengan fasilitas asrama yang tidak layak,” bebernya.
Komisi yang membidangi pendidikan ini berharap, agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian serius terhadap masalah asrama sekolah, dengan meningkatkan sistim pengawasan, mengingat penghuni asrama didominasi anak-anak asli Papua yang layak mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Harapan Komisi A ya setelah RDP ini segera tindaklanjuti permasalahan ini, supaya jangan setiap tahun DPRK turun lapangan dan sarankan hal yang sama tapi tidak dilaksanakan. Kita tekankan supaya ada perubahan dan ada perbaikan kedepannya,” ujar Hardiman.
Sambung Marthina Putnarubun “Harapan kami bahwa dinas harus meningkatkan pengawasan supaya setiap program betul-betul berjalan baik dan memberi manfaat bagi penerima manfaat. Jangan buat kegiatan, lalu lepas tangan tanpa pengawasan yang kemudian menjadi berantakan,” sentilnya. |isw|
